Akhirnya, ICW, perwakilan orang tua murid, guru dan pemohon uji materi UU RSBI menyurati MK terkait uji materi pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Hal ini dilakukan mengingat sudah hampir setahun sejak perkara No. 5/PUU-X/2012 diajukan pada awal tahun 2012, MK belum juga mengeluarkan putusan.
Salah satu penyebab dari buruknya kualitas demokrasi di Indonesia adalah tiadanya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik maupun dana kampanyenya. Banyak kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa dana dari kejahatan itu digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Upaya mendorong transparansi keuangan partai politik yang dilakukan ICW tampaknya sedikit demi sedikit mulai berbuah hasil manis.
Permintaan informasi laporan keuangan dan program kerja PPP dan Demokrat oleh ICW tampaknya akan berujung sidang ajudikasi.
Selama dua hari, 6-7 November 2012, bertempat di hotel Wiltop, Jambi, ICW bekerjasama dengan jaringan mitra lokal, Walestra, menyelenggarakan eksaminasi publik atas vonis putusan bebas terdakwa korupsi, Mawardy Sabran.
Release ICW
Pasangan gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jakarta Jokowi-Ahok harus meningkatkan kualitas tata kelola dana pendidikan di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menekan kebocoran dan penyelewengan anggaran pendidikan DKI Jakarta sekaligus untuk meningkatkan performa indikator pendidikan. Meski penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta didukung oleh dana yang besar, Rp 9,78 triliun tahun 2012, akan tetapi masih banyak dijumpai anak putus sekolah, gedung dan sarana dan prasarana sekolah yang rusak, ataupun keluhan tentang kesejahteraan guru.
Pernyataan Pers
Untuk memberantas korupsi di Indonesia yang sangat sistemik diperlukan upaya luar biasa dan dukungan atau dorongan banyak pihak termasuk melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu cara mendorong upaya pemberantasan korupsi lebih optimal adalah dengan cara mencabut atau menghapus kebijakan atau aturan yang dinilai menghambat pencapaian pemberantasan korupsi di Indonesia.
Siaran Pers
Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg).
KPK Harus Tegaskan Status Penyidik sebagai Pegawai Tetap
Rilis Media
Polemik penarikan 20 penyidik Polri di KPK masih belum usai. Polri tetap memaksa melakukan meskipun dikritik keras sejumlah pihak. Hal ini memanas setelah KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi driving Simulator yang menjerat sejumlah perwira Polri dan bukan tidak mungkin akan membongkar praktek korupsi di tubuh Polri.
Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September tinggal menghitung hari. Seperti layaknya event serupa di banyak daerah di Indonesia sejak era otononi daerah selalu terjadi politisasi terhadap guru. Para pendidik tersebut sangat rawan dipolitisasi saat pemilihan umum kepala daerah (pilkada), juga rentan untuk dilibatkan dalam dukung-mendukung calon pemimpin daerah yang terlibat pilkada. Padahal para guru, baik PNS maupun bukan PNS seharusnya bersikap netral, tidak boleh memihak.
