Rabu (06/02) lalu, Slank mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pasal 15 Ayat 2(a) UU Kepolisian yang berbunyi: “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Alasan pengajuan judicial review adalah banyaknya konser Slank yang tidak diizinkan oleh Kepolisian.
Sejumlah tokoh memberikan dukungan untuk Teten Masduki, aktivis senior antikorupsi, pendiri Indonesia Corruption Watch, dan mantan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) yang bertarung di Pilkada Jabar. Teten nyalon sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mendampingi Rieke yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Calon Gubernur. Acara bertempat di Restoran Warung Daun Jakarta Pusat, Rabu (60/02) lalu.
Kemdikbud mengumpulkan 33 kepala dinas pendidikan provinsi guna membahas nasib 1.300-an sekolah berlabel RSBI/ SBI di seluruh Indonesia. Pertemuan ini membahas bagaimana kelembagaan dan kegiatan pembelajaran sekolah eks RSBI pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.
Rabu (30/01), ICW dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Agung untuk menyerahkan catatan hukum mengenai vonis Angelina Sondakh untuk Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendukung Mahkamah Agung untuk mendorong para hakim agar menjatuhkan vonis yang lebih sesuai, karena tren vonis tindak pidana korupsi (tipikor) akhir-akhir ini cukup rendah.
Selasa (29/01), Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali melakukan sidang ajudikasi sengketa informasi yang dimohon oleh ICW. Kali ini, termohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Dalam sidang ini, Hinca mengaku bahwa Partai Demokrat bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta oleh ICW, yaitu laporan keuangan dan laporan program kerja tahun 2010 dan 2011.
Tahapan pemilu pasca penetapan pasangan calon adalah dimulainya fase kampanye peserta pemilu. Proses kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan proses pemilu. Tahapan kampanye merupakan ruang yang dapat dimaksimalkan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk mulai menawarkan visi, misi dan gagasan dalam kontek untuk merebut hati pemilih dalam kepantingan pemilu 2014 kedepan. Namun pada aspek lain, proses kampanye tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit dalam membangun proses keterpilihan tsersebut.
Koalisi Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), MTI, ILR, dan Pusako Universitas Andalas, sore ini mendatangi Komisi Yudisial (KY) agar mengeksaminasi vonis ringan Angelina Sondakh.
Koalisi antikorupsi mendorong KY melaksanakan seperti yang tertera dalam MoU KY dengan Mahkamah Agung (MA), untuk memeriksa putusan tersebut.
Sepuluh Partai Politik beserta nomor urutnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung di Pemilu tahun 2014 nanti. Strategi politik sudah mulai dirancang sekaligus dijalankan. “Logistik” politik berupa dana kampanye mulai ditimbun.
Asyiknya parpol lebih leluasa mengeruk sebanyak mungkin dana politik, ruang gelap transaksi mulai terjadi. Hal ini karena Peraturan KPU tentang Dana Kampanye peserta Pemilu 2014 belum ditetapkan hingga saat ini. KPU kecolongan ?
Release Bersama ICW dan FMGJ terkait kasus pengadaan barang di sekolah DKI Jakarta
Anggaran pendidikan di DKI Jakarta rawan korupsi. Hal ini karena masih minimnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun sekolah dalam tahap perencanaan maupun penganggaran.
