Lima anggota DPR mengakui telah menerima uang, beberapa di antaranya menerima saat kunjungan kerja ke Tanjung Api-api. Sebagian lain anggota Dewan menerima dari Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faisal yang diserahkan oleh anggota DPR, Mardjono. Pemberian uang itu bervariasi Rp 25 juta sampai Rp 35 juta.
Menyusul berakhirnya masa kerja Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung per 31 Oktober, Mahkamah Agung akan dipimpin oleh Harifin A Tumpa. Harifin akan menjalankan tugas pimpinan tersebut hingga terpilihnya Ketua MA baru sebagai pengganti Bagir.
Jaksa Agung menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan jaksa terhadap Ratmadi Saptondo, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo di Provinsi Gorontalo. Sanksi disiplin itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Jaksa Pengacara Negara yakin menang.
Direktur Utama PT Vista Bella Pratama Taufik Surya Darma menggugat Menteri Keuangan dengan nilai Rp 2,225 triliun. Menteri Keuangan dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyembunyikan dan mencairkan deposito PT Timor Putra Nasional di Bank Mandiri sebesar Rp 1,225 triliun pada 28 Agustus 2008.
Tim Kejaksaan Agung bersiteguh, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang ditangani kejaksaan sudah final. Penanganan kasus BLBI tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tim Pelaksana Tim Nasional Pengambilalihan Bisnis atau Timnas PAB TNI berencana menyerahkan sejumlah rekomendasi mereka terkait langkah pengambilalihan seluruh bisnis TNI ke Tim Pengawas dan Pengarah.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan jaksa Komisi Pemberantas Korupsi tidak puas atas keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Pihak istana memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan melindungi Bupati Situbondo Ismunarso yang terlibat kasus dugaan korupsi dana kas daerah Rp 45,7 miliar. Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu kepada aparat hukum
Dugaan Korupsi Akses Fee Sismin bakum pada 2002
Dugaan penyimpangan uang negara dalam proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkum HAM ternyata sudah dicium Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 2002. Hasil audit BPKP pada awal 2003 menunjukkan adanya dana Rp 81 miliar yang tidak masuk kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Bagaimana wajah hukum Indonesia setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional pasca-80 tahun Sumpah Pemuda dan setelah 63 tahun Proklamasi Kemerdekaan?
