Paskah Suzetta Bantah Berikan Perintah
Ketua Subkomisi Keuangan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2003, Hamka Yandhu, salah seorang tersangka dalam perkara dugaan korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, pernah mengakui, dia membagi-bagikan uang kepada anggota Komisi IX DPR lainnya atas dasar perintah.
Draf KPU tak jauh berbeda dengan ketentuan Pemilu 2004.
Pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum 2009 rawan menjadi ajang pencucian uang, sumbangan fiktif, dan aliran dana ilegal. Menurut Koordinator Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, Komisi Pemilihan Umum perlu mengatur lebih jelas ketentuan laporan dana kampanye. "Laporan dana kampanye peserta Pemilu 2009 kemungkinan besar akan seperti pada 2004, banyak manipulasi," kata Adnan kemarin.
Setelah memeriksa para pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk pemberkasan Aulia cs, kemarin KPK menghadirkan para penerima dana skandal Rp 100 miliar tersebut. Mereka adalah para mantan pejabat BI yang menerima kucuran fulus senilai Rp 68,5 miliar.
Vonis terhadap para terpidana mati kasus pelaku bom Bali sudah diputuskan. Eksekusi hukuman mati terhadap mereka akan dilaksanakan pada awal November 2008. Sementara itu, pelaku tindakan penyelewengan uang negara oleh para koruptor hanya dijatuhi hukuman penjara, bahkan tidak sedikit yang tidak tersentuh hukum hingga saat ini.
Mahkamah Agung membutuhkan suntikan ”darah segar” yang mampu mempercepat jalannya reformasi peradilan. Untuk itu, diperlukan pemimpin MA yang menjanjikan percepatan pembaruan dan mampu membawa perubahan segera.
Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi mengingatkan Bulyan Royan, anggota DPR, untuk berkata jujur. Di sidang, Bulyan yang menjadi saksi selalu menjawab lupa, tidak tahu, atau tidak jelas.
Sudah tujuh anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999- 2004 yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia yang mengakui pernah menerima uang dari Ketua Subkomisi Keuangan di Komisi IX DPR Hamka Yandhu.
"Diperlukan terobosan hukum."
Komisi Pemilihan Umum menyiapkan beberapa alternatif dalam audit dana kampanye. Kepala Bagian Administrasi Hukum Biro Hukum Komisi Pemilihan Ahmad Fayumi mengatakan alternatif itu tetap tak mengurangi jumlah laporan yang harus diaudit. "Setidaknya bisa memudahkan audit laporan dana kampanye," kata Fayumi di ruang kerjanya kemarin.
Setelah Diperiksa Delapan Jam
Sinyal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan empat tersangka terbaru skandal aliran dana Bank Indonesia (BI) senilai Rp 100 miliar belum terwujud. Kemarin (3/11), Aulia Tantowi Pohan, Maman H. Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tajuddin masih bisa melenggang pulang setelah diperiksa para penyidik KPK.
Berdirinya Komisi Yudisial (KY) pada 2 Agustus 2005 ibarat sebuah tunas muda yang tumbuh di tanah yang gersang. Ditengah maraknya praktek mafia peradilan, dan tidak efektifnya pengawasan internal Mahkamah Agung (MA), maka pengawasan eksternal oleh KY sebagai sistem check and balances pada lembaga yudikatif memberikan harapan besar akan adanya perubahan.
