Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Syamsudin Manan Sinaga dijebloskan ke penjara. Kemarin (6/11) Kejaksaan Agung resmi menahan Syamsudin dalam dugaan korupsi akses fee sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) yang merugikan negara Rp 400 miliar.
Lambannya penanganan dugaan penyalahgunaan APBD di Kabupaten Situbondo membuat sejumlah tokoh masyarakat gerah. Kemarin KH Fawaid As'ad, pimpinan Pondok Pesantren Syalafiah As-Syafiiyah, Asembagus, Sukorejo, Situbondo, sampai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih skandal yang merugikan negara Rp 45,75 miliar itu.
Pekerjaan seksi pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak bertambah lagi. Belum kelar penyidikan dua perkara korupsi yang melibatkan Pelindo III dan Jamsotek (yang sudah memakan waktu tiga bulan lebih), mereka mengekspos dugaan korupsi pengadaan bibit mangrove di Muara Teluk Kali Lamong.
Fakta persidangan jelas memperlihatkan indikasi keterlibatan mantan Dewan Gubernur yang sekarang menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.
Tim penyidik kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah Rp 200 miliar Kejaksaan Tinggi Banten, Rabu (5/11), mendatangi Kantor Bank Jabar-Banten Cabang Pandeglang untuk meminta sejumlah tanda bukti penarikan dana oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan tersangka perkara korupsi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kamis (6/11) ini.
Kejaksaan kembali terguncang. Rekaman percakapan jaksa Ratmadi Saptondo menjadi penyebabnya. Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Provinsi Gorontalo, itu lantas dicopot dari jabatannya per 15 Oktober 2008.
Kejaksaan Agung hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita terkait dengan kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merugikan keuangan negara Rp 400 miliar. "Tapi saya belum mengetahui dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, di kantornya kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap terpidana kasus pengadaan alat identifikasi sidik jari otomatis atau automatic fingerprints identification system (AFIS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Zulkarnain Yunus.
Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Rabu (5/11), datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membicarakan rencana perlindungan bagi saksi dan pelapor kasus korupsi. Hal itu diharapkan dapat semakin mengintensifkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
