Hamka Yandhu Bantah Berikan Dana Rp 25 Juta
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Condro, mengaku pernah menerima cek perjalanan sebesar Rp 25 juta dari Hamka Yandhu. Cek itu sebagai tanda ungkapan ”selamat datang”.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, banyaknya kasus korupsi di DPR disebabkan kekuasaan DPR yang terlalu besar (parliament heavy). Karena itu, Kalla meminta kekuasaan legislatif pada masa depan dikurangi agar fungsi check and balances legislatif dan eksekutif lebih seimbang.
Di SMA 5 Surabaya, jaksa agung akan meresmikan Kantin Kejujuran dalam pekan pertama November 2008. Mungkin, atas berita itu, sebagian di antara kita refleks menyikapi: Seorang jaksa agung masih sempat mengurusi peresmian sebuah kantin dan di Surabaya lagi? Tak adakah pekerjaan lain yang lebih urgen?
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu (15/10/08) di gedung MPR/DPR, pemerintah menyatakan telah konsisten terhadap 20 persen anggaran dana pendidikan. Dengan kata lain pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi atas anggaran dana pendidikan.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan seorang tersangka perkara korupsi di Departemen Pendidikan Nasional. Faisal Madani, Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Informal dan Nonformal Depdiknas, dimasukkan ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/11).
Empat mantan pejabat Bank Indonesia dan dua anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Selasa (4/11), hadir di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, diperiksa sebagai saksi kasus korupsi aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan BI. Uang itu diduga, antara lain, mengalir ke DPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi segera menahan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Zulkarnain Yunus. Surat sudah dilayangkan KPK untuk panggilan eksekusi pada Jumat (7/11) ke rumah Zulkarnain di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Krisis keuangan akibat kredit macet di Amerika Serikat berdampak ke mana-mana. Salah satunya tak hanya membuat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ambruk dan bergejolak, tetapi juga pendanaan partai politik, yang bersumber dari saham, khususnya untuk kepentingan Pemilu 2009
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Surat kuasa khusus itu untuk keperluan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi PT Timor Putra Nasional atau TPN.
Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Selasa (4/11), mengakui, pemilihan Ketua MA sedikit banyak dipengaruhi oleh pembahasan Rancangan Undang-Undang MA, terutama terkait usia pensiun hakim agung.
