Rekomendasi DPR Sebenarnya Tidak Diperlukan
Meskipun rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat tak diperlukan untuk pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, Komisi IV DPR tetap menerima uang Rp 5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Semua surat, dia yang menandatangani.
Setelah menahan Romli Atmasasmita, Kejaksaan Agung segera akan memeriksa mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra berkaitan dengan kasus dugaan korupsi senilai Rp 400 miliar di departemen yang pernah dipimpinnya. "Dia akan kami undang," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di kantornya kemarin. "Kesaksian Yusril itu penting."
Mantan Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi kemarin memberikan pengakuan mengejutkan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). Oentarto menuding mantan Mendagri Hari Sabarno berbohong.
Pengakuan Yusuf Emir soal Uang di Komisi IV
Bagi-bagi uang Rp 5 miliar dalam proyek alih fungsi hutan lindung Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan, kepada anggota Komisi IV DPR makin terkuak. Mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faisal di Pengadilan Tipikor kemarin mengakui bahwa pembagian dana dari pengusaha Candra Antonio Tan tersebut disetujui semua anggota komisi itu.
Perhatian masyarakat terhadap vonis kasus korupsi cukup tinggi. Hal itu terbukti dari menumpuknya aduan masyarakat kepada Komisi Yudisial (KY). Berdasar data terbaru, KY sudah menerima sekitar 4.371 pengaduan masyarakat mengenai putusan bebas dalam kasus korupsi yang dirasa belum tepat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memberikan kesempatan kepada empat tersangka korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) senilai Rp 100 miliar. Aulia Tantowi Pohan, Maman Soemantri, Bun Bunan E.J. Hutapea, dan Aslim Tajuddin masih diizinkan pulang setelah diperiksa di KPK kemarin (11/11).
Sebagaimana telah diberitakan berbagai media massa, komisioner Komisi Pemilihan Umum mulai angkat bicara tentang kendala audit dana kampanye Pemilu 2009. Bahkan terkesan KPU sudah sampai pada kesimpulan bahwa audit dana kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana mandat Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Sejujurnya pernyataan di atas dapat dikatakan terlambat. Hal ini mengingat jauh-jauh masa sebelumnya, berbagai organisasi profesi, baik Ikatan Akuntansi Indonesia maupun Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), telah menyampaikan gambaran akan potensi gagalnya pelaksanaan audit dana kampanye. Namun, respons yang ditunggu dari KPU tidak juga muncul. Saat pelaksanaan audit dana kampanye tinggal beberapa bulan lagi, tanggapan dari KPU baru kita dengar.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah pada akhir September 2008 lalu gencar membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (RUU MA). Meskipun pembahasan RUU ini menimbulkan sejumlah perdebatan dan penolakan, DPR berencana akan mengesahkan RUU MA dalam Rapat Paripurna pada awal Oktober 2008 ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012 saat ini telah berjalan satu tahun. Kesuksesan pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari kinerja KPU. Namun, kinerja KPU di bawah pimpinan Abdul Hafiz Anshary dari waktu ke waktu banyak dipersoalkan dan dikritik masyarakat. Selain lamban, KPU dinilai tidak tegas dan tidak responsif. Muncul kekhawatiran, masalah tersebut akan mengganggu proses pemilu, baik legislatif maupun presiden.
Dirjen Administrasi Hukum Umum Syamsuddin Manan Sinaga dinonaktifkan.
Kejaksaan Agung kemarin memeriksa pengusaha Bambang Rudjianto Tanoesoedibjo terkait dengan kasus dugaan korupsi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," kata ketua tim penyidik kasus tersebut, Faried Harianto, dalam jumpa pers di kantornya.
