Penyidik Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Seorang tersangka itu berasal PT Sarana Rekatama Dinamika, pelaksana komputerisasi Sisminbakum.
Selama ini belum ada sanksi sosial yang memadai dari masyarakat terhadap para koruptor.
Demikian dikatakan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suryohadi Djulianto, dalam bedah novel Imperium: Politik, Retorik, Korupsi di Ghra Kompas Gramedia Bandung, Senin (17/11). “Bayangkan, masih ada koruptor yang menggelar open house di penjara dan dikunjungi banyak orang,” ujarnya. Ini cermin rendahnya sanksi sosial tersebut.
Terdakwa rekanan Departemen Perhubungan, Deddy Suwarsono, dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 75 juta subsider enam bulan kurungan.
Kejaksaan Agung Berjanji Lengkapi Berkas
Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu saling jujur dan terbuka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sehingga jalan keluar persoalan itu akan lebih mudah ditemukan.
Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan keterlibatan bekas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kami selidiki ada fakta hukum yang mengait dia atau tidak," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di kantornya kemarin.
Fraksi Partai Demokrat, menyusul sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menolak pelaksanaan renovasi ruang kerja anggota DPR yang menghabiskan anggaran Rp 32,5 miliar.
Persoalan calon legislatif masih kisruh. Kendati sudah menjadi DCT (daftar calon tetap), masih ada yang bermasalah. Ada yang masih menjabat direksi BUMN lolos menjadi caleg kendati tidak menyertakan surat pengunduran diri dari pengelola perusahaan negara itu.
Proyek renovasi bernilai Rp 33 miliar untuk membenahi gedung DPR mulai mendapat tantangan dari kalangan internal. Tidak semua fraksi setuju dengan proyek yang sudah direstui Ketua DPR Agung Laksono itu.
Kasus Korupsi Fee Akses Depkum HAM
Kessy Sukaesih, mantan istri mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, harus ikut repot karena kebijakan mantan suaminya itu. Kemarin (17/11), dia harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM yang merugikan negara hingga Rp 400 miliar.
Tersangka Korupsi Rp 9 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membidik penyelewengan keuangan negara yang terjadi di badan usaha milik negara (BUMN). Setelah menyidik PT Rajawali Nusantara Indonesia (impor gula putih), lembaga antikorupsi itu juga meminta pertanggungjawaban para pejabat di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Mantan General Manager PT PGN Wilayah Jatim Triyono telah ditetapkan sebagai tersangka.
