Bulan Desember ini adalah saat-saat terakhir bagi masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Sunset Policy. Melalui Sunset Policy, masyarakat dan unit usaha yang memiliki penghasilan kena pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan insentif kepada pemilik NPWP, yakni tidak akan diperiksa, dan bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri tidak lagi diwajibkan membayar fiskal.
Sudah menjadi pengetahuan umum, sejak Pemilu 1999 terjadi pergeseran korupsi pemilu, dari manipulasi pemilihan yang menonjol pada masa Orde Baru ke mobilisasi pemilih lewat politik uang seiring perubahan sistem dan penyelenggaraan pemilu.
Meski menimbulkan polemik di tengah masyarakat, melalui rapat paripurna pada 18 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) menjadi undang-undang.
Pernyataan Pers
Sidang Paripurna Kamis malam (18/12) di Nusantara II-DPR, telah menjadi antiklimaks upaya menyelamatkan Mahkamah Agung (MA) dari jerat kepentingan politik dan kepentingan mempertahankan elit status quo. Hanya dengan 90-an anggota DPR yang hadir, penolakan secara resmi dari Fraksi PDIP, dan interupsi berbagai Fraksi, Pimpinan Sidang tetap memaksakan pengesahan UU MA. Disinilah publik melihat, Institusi Kekuasaan Kehakiman dikooptasi oleh kepentingan politik.
Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu usaha layanan konsumen yang sangat besar. Dengan jumlah jamaah lebih dari 200.000 orang (berdasarkan kuota 1/1000 penduduk muslim suatu negara) omset "bisnis" haji bisa mencapai Rp. 7 triliun setiap tahun. Belum ditambah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pengesahan RUU MA
INDEPEDENSI PERADILAN TERANCAM, MAHKAMAH AGUNG TIADA HARAPAN
Hari ini 18 Desember 2008, meski banyak ditentang dan menimbulkan perdebatan berbagai kalangan, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) menjadi Undang-Undang. Salah satu ketentuan yang kontroversial adalah mengenai batas usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Pertimbangannya, hakim agung pada usia 70 tahun masih fungsional atau semakin tua semakin bijaksana.
Teriakan sejumlah kalangan agar Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU PT) segera dibahas di parlemen seperti tidak ada gemanya. Alih-alih masuk prioritas, RUU itu bahkan belum dibahas secara intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, itu sangat penting mengingat pengadilan tipikor berkaitan dengan eksistensi KPK dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, DPR terlihat begitu bersemangat ketika membahas paket RUU bidang politik, RUU tentang pemekaran wilayah, dan RUU MA.
Setelah mendapati kenyataan buruk dari penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, akhirnya 121 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI berniat mengajukan hak angket kepada pemerintah. Tentu saja langkah ini perlu didukung, meskipun sejatinya tindakan ini sudah agak terlambat, mengingat persoalan buruknya kualitas penyelenggaraan ibadah haji oleh Departemen Agama sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.
Rezim pemberantasan korupsi Indonesia sejak dulu sehingga saat ini pada dasarnya adalah sebuah keseimbangan, ketika penerima uang dan pemberi uang sama-sama dipersalahkan. Penerima uang tentunya adalah aparat atau pejabat pemerintah.
Beberapa tahun belakangan, perkara korupsi yang terungkap mengalami inflasi. Perkara korupsi yang terungkap tidak lagi hanya terpusat di daerah, tapi juga mengalami divergensi ke daerah-daerah. Fakta ini tentunya bukan sekadar untuk mengatakan bahwa penguatan otonomi daerah telah memperlebar kemungkinan tindakan-tindakan koruptif, melainkan juga menjadi gambaran semakin lebarnya efek pemberantasan korupsi hingga ke berbagai daerah.
