KPK masih mengincar inisiator skandal suap BI.
Setelah hampir sembilan bulan menjalani penahanan, Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. "Keduanya terbukti melanggar dakwaan lebih subsider," kata ketua majelis hakim Masrurdin Chaniago saat membacakan putusan.
"Kami belum menemukan barang bukti yang signifikan."
Polisi kemarin menggeledah ruangan Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Edi Suwaedi, di lantai tiga kantor Wali Kota Jakarta Utara.
"Pernyataan mereka bersifat tendensius, fitnah, dan penghinaan terhadap institusi Kejaksaan."
Aktivis Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menyesalkan langkah Kejaksaan Agung melaporkan dirinya bersama seorang rekannya, Illian Deta Arthasari, ke Markas Besar Kepolisian RI. "Kejaksaan mestinya melaporkan hal itu terlebih dulu ke Dewan Pers," kata Emerson saat dihubungi kemarin.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menegaskan, penyidikan komisinya atas kasus aliran dana dari Bank Indonesia dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia belum berakhir. Dengan demikian, semua perkembangan yang terjadi akan menjadi masukan bagi KPK.
Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono diperiksa jaksa Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Rabu (7/1). Ia menjadi saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sampit, Kalimantan Tengah.
Kejaksaan Agung melaporkan dua anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch, yakni Emerson Yuntho dan Illian Deta Arthasari, ke Markas Besar Kepolisian Negara RI, Rabu (7/1).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 terbukti menerima uang senilai Rp 28,5 miliar dari Bank Indonesia.
Pengaduan ICW Sudah Pernah Dibahas DPR Tahun 2006
Pengaduan Indonesia Corruption Watch ke Komisi Pemberantasan Korupsi tentang gratifikasi Menteri Agama bukan masalah baru. Hal yang sama pernah menjadi isu media massa pada awal 2006 sehingga mendorong DPR membentuk Panitia Kerja Dana Abadi Umat. Demikian penjelasan Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Departemen Agama Masyhuri di Jakarta, Rabu (7/1).
Departemen Keuangan berharap Tim Pemeriksa Rekening yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi meneliti semua rekening yang dilaporkan Depkeu. KPK jangan hanya meneliti rekening yang sudah ditutup dan dananya tidak dilaporkan ke Kantor Kas Negara, tetapi juga memeriksa semua rekening liar yang telah dilaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini punya segebok bukti untuk menyelidiki dugaan penyimpangan pemanfaatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU). Kemarin Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyetorkan data tambahan temuan tersebut kepada KPK.
