Pernyataan Bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) Bersama Kaukus Rakyat Subang Bersatu (KRSB) Menyikapi Proses Hukum Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Subang Jawa Barat

Indonesia Corruption Watch bersama Kaukus Rakyat Subang Bersatu (KRSB) sangat apresiatif dengan langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Subang yang telah menetapkan Bupati Subang, Eep Hidayat dan Mantan Kepala Dispenda Subang Agus Muharram sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005-2008.

Komisi Informasi (KI) akan menjadi lembaga yang sangat menentukan berjalan tidaknya implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain akan menyelesaikan sengketa informasi, komisi ini juga akan memastikan setiap badan publik dapat menjamin akses informasi masyarakat. Tentu saja Hak atas informasi masyarakat akan semakin terjamin jika Komisi Informasi yang terbentuk berkualitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja lebih keras membuktikan dugaan pemesanan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyeret M. Iqbal. Yang terbaru, mantan aktivis mahasiswa itu mengaku baru membuka e-mail kiriman petinggi Grup Lippo Billy Sindoro setelah putusan dugaan monopoli sengketa liga Inggris tersebut diketuk.

Dua hari terakhir, gedung Mahkamah Agung (MA) didatangi puluhan pendemo. Demo yang digelar Senin (12/1) dan Selasa kemarin mengkritik rencana pemilihan ketua MA pada minggu ketiga bulan ini.

Sejak 1997 Miliki 19 Juta Saham BMI

Dugaan penyalahgunaan dana haji kembali mencuat ke permukaan. Kali ini Majelis Pengurus Rabithah Haji Indonesia (RHI) mempersoalkan adanya kutipan ilegal terhadap setoran jamaah haji. Yakni, dana penyertaan saham Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam komponen biaya haji.

Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara menyatakan tak akan menyerah dalam mengupayakan pembekuan uang perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Garnet Investment Limited. "Kami akan menempuh segala upaya hukum," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta kemarin.

Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang terkait dengan penegakan hukum. Rancangan undang-undang yang dimaksud adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Badan Pengawas Pemilu memperingatkan 17 partai politik supaya segera menyerahkan rekening khusus dan saldo awal dana kampanye. Rekening khusus perlu diserahkan karena maraknya kampanye partai politik.

Anggota DPRD adalah perangkat pemerintah daerah setara dengan gubernur.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ade Surapriatna kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama sekitar sembilan setengah jam mengenai pengelolaan upah pungut pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan pada 2005-2007.

Pemilihan ketua Mahkamah Agung kemungkinan dipercepat, yang sedianya dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Januari 2009 nanti. Sayangnya dalam proses seleksi tersebut tidak ada penyampaian visi dan misi maupun membuka ruang bag publik untuk memberikan masukan mengenai track record calon, maupun uji kesehatan. Informasi seleksi KMA sepertinya mendadak, karena beberapa hakim agung yang dihubungi juga tidak mengetahui adanya proses seleksi tersebut. ICW dan Koalisi akan menyikapi hal tersebut pada hari Rabu, 14 Januari 2009 Pukul 13.30 bertempat di ICW  Jl. Kalibata Timur IV D No 6.