Pemerintah juga diminta melakukan moratorium pendirian yayasan.

Hasil penelitian Brookings Institution dan Freedom Institute menunjukkan, yayasan milik pemerintah rawan menjadi ladang korupsi. Dari sejumlah kasus korupsi yang mencuat, yayasan lazim digunakan sejumlah pejabat untuk menilap duit negara. "Pengurus yayasan biasanya diduduki pejabat pemerintah," kata salah seorang peneliti, Lex Rieffel, dalam pemaparan hasil penelitiannya di Jakarta kemarin.

Triliunan rupiah diindikasikan mengalir ke para pejabat daerah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan siap bila Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dirinya dalam kasus dugaan penyelewengan upah pungut pajak di Provinsi DKI Jakarta.

KPK Usut Penikmat Dana

Dugaan penyalahgunaan uang negara pada rekening liar di institusi negara tak sekadar isapan jempol. Dari penyelidikan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap bahwa banyak rekening liar di Mahkamah Agung (MA) yang diatasnamakan pribadi alias perorangan.

Dugaan Korupsi Penelitian Fiktif

Dugaan korupsi kembali terjadi di lembaga negara. Kali ini, giliran Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) diincar Kejaksaan Agung. Tim penyidik telah menetapkan lima tersangka.

Vonis hukuman percobaan untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhkan Mahkamah Agung telah menjadi tren baru yang diikuti hakim-hakim pengadilan negeri. Vonis tersebut dikhawatirkan hanya menjadi ”akal-akalan” hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi.

Billy Sindoro mengaku terkejut saat tasnya yang berisi uang Rp 500 juta berada di Mohammad Iqbal, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu karena, seingat ia, tas tersebut ada pada anak buahnya yang berada di bussiness centre.

Dari 15 institusi publik yang disurvei oleh Transparency International Indonesia, polisi merupakan lembaga yang paling rentan terhadap suap. Manajer Riset dan Kebijakan Transparency International Indonesia Frengky Simanjuntak, Rabu (21/1) di Jakarta mengatakan, indeks suap lembaga tersebut mencapai angka 48 persen.

Kejaksaan menghimpun data perkara korupsi yang selama ini ditangani, berikut vonis majelis hakimnya. Data itu dipakai untuk perbaikan penanganan perkara.

Pengadilan Mulai Tutup Rekening Liar

Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memprioritaskan penyelidikan kasus dugaan keberadaan rekening liar dan biaya perkara di Mahkamah Agung. Hal itu karena kasus tersebut memiliki peran yang amat strategis dalam pembersihan lembaga peradilan.

Korps kepolisian harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki citranya sebagai pengabdi masyarakat. Indeks persepsi suap hasil survei Transparency International Indonesia (TII) 2008 masih menempatkan lembaga pimpinan Kapolri Bambang Hendarso Danuri itu sebagai yang terkotor.