277 terdakwa korupsi dibebaskan dan 10 terdakwa divonis percobaan oleh Pengadilan Umum di tahun 2008. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch selama tahun 2008 terdapat 194 perkara korupsi dengan 444 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus (divonis) oleh pengadilan diseluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri = 159 perkara), banding (Pengadilan Tinggi= 10 perkara), kasasi (MA=25 perkara).2 Sedangkan nilai kerugian negara dari perkara yang diperiksa dan diputus pengadilan diperkirakan mencapai Rp 11,7 triliun.

klik disini untuk mengunduh file lengkapnya

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Badan Kehormatan (BK) DPR. ICW menilai, tidak adanya kewajiban bagi BK untuk memublikasikan hasil kerja tahunan secara terbuka kepada publik membuat ukuran kinerja BK menjadi sumir.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku gemas atas lambatnya reformasi di tubuh lembaga peradilan. Dia mengusulkan sejumlah perubahan sistem agar keadilan bisa ditegakkan.

Perlawanan kejaksaan dalam sengketa pembekuan uang EUR 36 juta milik Garnet Investment, perusahaan investasi milik Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris, tidak dilakukan dengan gegabah. Kejaksaan masih menghitung berbagai kemungkinan jika melakukan upaya kasasi.

Kejaksaan Agung tidak ingin penyidikan kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM terhenti terlalu lama. Kejaksaan meminta bantuan Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk mengecek kebenaran sakitnya Hartono Tanoesoedibjo, pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), di Singapura.

Dalam kurun 2003-2008, Badan Pemeriksa Keuangan telah melaporkan 210 hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nilai total hasil pemeriksaan tersebut Rp 30,18 triliun dan US$ 470 juta.

Negara diperkirakan mengalami kerugian tidak kurang dari Rp 6 triliun.

Sekitar 1 juta meter kubik kayu alam hasil sitaan pembalakan di Riau diduga hilang. Hasil monitoring Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian Daerah Riau terhadap 13 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan menyebutkan sebagian besar kayu alam hasil sitaan itu sudah raib.

Salah satu tugas mendesak pimpinan Mahkamah Agung adalah meningkatkan kebanggaan hakim pada profesinya. Buruknya citra lembaga peradilan dan minimnya panutan telah mengurangi kebanggaan sejumlah hakim pada profesinya.

Pengusaha Billy Sindoro memang tidak mempunyai jabatan struktural di PT Direct Vision, tetapi ia mewakili pemegang saham PT Direct Vision, yaitu PT Lippo. Oleh karena itu, Chief Executive Officer PT Direct Vision Nelia Concapcion Molato berkoordinasi dengan Billy terutama menyangkut laporan keuangan.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus T. Lumbuun, mengatakan bahwa langkah proaktif Kejaksaan Agung mengadukan aktivis Indonesia Corruption Watch ke polisi tidak tepat. Pengaduan itu dinilai rentan dengan konflik kepentingan dari aparat penegak hukum.