Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan Perpustakaan dan Pojok Antikorupsi. Tujuannya, menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin, agar masyarakat memperoleh informasi tentang korupsi dan upaya pemberantasan korupsi. ”Jangan seperti sekarang, masyarakat tahunya pemberantasan korupsi itu tebang pilih,” ujar Jasin di kantornya kemarin.
Pengurusan dokumen dilakukan manual.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap mengoperasikan layanan permohonan para notaris yang akan mengurus dokumen pengesahan perusahaan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata mengatakan, meski pelayanan dilakukan secara manual, pihaknya akan menggunakan peralatan milik PT Sarana Rekatama Dinamika yang telah disita kejaksaan. ”Prinsipnya, pelayanan jangan sampai berhenti," kata Andi saat dihubungi kemarin.
Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mencatat anggota dewan perwakilan rakyat daerah, baik masih aktif maupun tidak, sebagai pelaku korupsi terbanyak. Menurut peneliti Pusat Kajian, Hifdzil Alim, dari 126 kasus dugaan korupsi yang dipantau oleh Pusat Kajian melalui media lokal di Yogyakarta maupun media nasional, 89 koruptor berasal dari kalangan legislatif daerah, disusul pejabat atau mantan pejabat pemerintah daerah sebanyak 65 orang. Adapun dari swasta atau rekanan sebanyak 40 orang. Sedangkan korupsi oleh anggota atau mantan anggota DPR RI ada sembilan kasus.
Uang Rp 23 miliar itu seharusnya disetor ke negara sebagai pajak penghasilan dari uang tunjangan kesejahteraan ribuan guru se-Jakarta Selatan periode Januari-Juni 2008.
Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni terus digoyang kasus dugaan penyalahgunaan Dana Abadi Umat. Ia bahkan sempat dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Gara-garanya, Maftuh diduga menerima sejumlah uang dari Dana Abadi yang dikucurkan lewat sejumlah tunjangan dan biaya perjalanan dinas ke luar negeri.
"Kalau biaya haji bisa Rp 25 juta, kenapa harus bayar Rp 29 juta?"
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil pejabat Departemen Agama untuk mengklarifikasi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Abadi Umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Hari Selasa, 6 Januari 2009 pukul 08.00-09.30, ICW menyampaikan laporan kepada pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK, M. Jasin. Laporan ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam hal:
Di beberapa negara miskin, korupsi merupakan soal hidup atau mati manusia, terutama ketika anggaran kesehatan, alokasi obat-obatan gratis, sekolah dasar, air bersih, bantuan bencana alam, beras murah, atau bahkan bahan bakar dihisap melalui penyalahgunaan kewenangan. Ia dapat menjadi malapetaka kemanusiaan (TI, 2008). Dan, Indonesia berada di titik dimana korupsi menjadi "pemandangan umum".
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan laporan gratifikasi pada 2008 banyak berasal dari pengaduan masyarakat. "Pelaporan atas kesadaran sendiri hanya 40 persen,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin kemarin.
Hana Suryana, Direktur Utama PT Pos Indonesia, kemarin mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hana didakwa dalam kasus dugaan korupsi pembayaran jasa pos dengan biaya komisi. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa Hana dinilai melanggar Pasal 32 ayat 1 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance. Dalam kasus ini, jaksa menilai adanya kerugian sebesar Rp 3,5 miliar.
