Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan akan mengkaji data kontrak dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Menurut Kepala Badan Pengawasan Didi Widayadi, kajian itu untuk mengetahui apakah kontrak itu legal atau tidak. ”Sebab, ada diskresi. Maka, aspek legal menjadi penting,” ujar Didi di kantornya kemarin.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak sebanding dengan anggarannya. Sebagian besar anggaran Dewan habis untuk belanja barang dan kebutuhan operasional.
Mahkamah Agung ragu terhadap data yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan lebih dari separuh terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum pada 2008. ”Apakah itu sudah mencakup seluruh pengadilan?" ujar Harifin A. Tumpa, pelaksana tugas Ketua Mahkamah Agung, saat dihubungi Tempo kemarin.
Sejumlah anggota Komisi VII Bidang Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya aktivis Riau mendaftarkan gugatan praperadilan penghentian surat perintah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Riau.
Al Amin Nur Nasution, terdakwa kasus suap alih fungsi hutan di Bintan (Kepulauan Riau), kemarin diganjar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan hukuman delapan tahun penjara. Vonis itu lebih ringan hampir separo dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman 15 tahun penjara bagi mantan anggota Komisi Kehutanan DPR RI itu.
Baru akhir tahun lalu dibentuk, tim khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyelidiki rekening liar di sejumlah departemen mulai mencium indikasi pidana. KPK menyatakan telah menaikkan status pemanfaatan rekening liar senilai Rp 139 miliar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke level penyelidikan.
"Tak Perlu Lagi Ada DAU," judul Jati Diri Jawa Pos 29/12/08. Dalam tulisan itu redaksi mengopinikan, sebagai dana umat, sudah seharusnya DAU (Dana Abadi Umat) dikelola untuk kepentingan kemaslahatan umat atau untuk perbaikan kualitas pelayanan ibadah haji. Bukan untuk yang lain, apalagi untuk tunjangan pejabat Depag.
Belum lama ini, Tim Penertiban Rekening yang dibentuk Departemen Keuangan (Depkeu) menyerahkan 260 rekening liar dengan total nilai Rp 314,2 miliar dan USD 11 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua kali lagi matahari menghampiri ufuk barat, tahun 2008 segera berlalu. Artinya, dalam hitungan jam kita akan bersulang dengan tahun 2009. Sepanjang tahun 2008, praktik penyelenggaraan negara meninggalkan serangkaian catatan penting, termasuk dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang. Di antara catatan tersebut: maraknya penolakan masyarakat atas produk legislasi yang dihasilkan Presiden dan DPR.
Yang Rugikan Keuangan Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang mata dan telinga untuk mengantisipasi kemungkinan maraknya politik uang dalam Pemilu 2009. Yang menjadi target adalah para politisi yang menggunakan uang negara.
