Billy Sindoro mengaku terkejut saat tasnya yang berisi uang Rp 500 juta berada di Mohammad Iqbal, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu karena, seingat ia, tas tersebut ada pada anak buahnya yang berada di bussiness centre.

Hal itu disampaikan Billy saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (21/1). Billy Sindoro adalah pengusaha yang ditangkap bersama dengan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 16 September 2008 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setengah jam setelah Iqbal turun ke lobi dengan lift, menurut Billy, Iqbal naik lagi ke kamar nomor 1712 bersama petugas KPK. Kata Billy, sewaktu ditanya tas hitam tersebut punya siapa, ia mengatakan bahwa tas itu milik Iqbal. ”Pak Iqbal mengatakan, ’Itu tas Pak Billy’,” ujar Billy.

”Waktu tas dibuka, bungkusan dibuka, saya mulai bingung, kok tas ini seperti yang saya siapkan. Tapi, kok bisa ada di tangan Pak Iqbal. Saya mulai merasa, wah tas ini tas saya,” tutur Billy.

Billy mengatakan bahwa tas yang ia berikan sewaktu di lift kepada Iqbal adalah tas milik Iqbal yang ketinggalan di kamar hotel, sedangkan tas hitam miliknya dibawa Gentar, salah seorang stafnya, yang berada di bussiness centre.

”Saya bilang kepada Benedict dan Gentar untuk menunggu di bussiness centre karena saya enggak akan lama, perut saya sakit, saya tidak kuat. Dalam benak saya, tas saya ada di bussiness centre,” kata Billy.

Billy membenarkan bahwa dua stafnya, Benedict Sulaiman dan Gentar, sempat mampir dari lantai 16 menuju ke kamar 1712. ”Tapi, itu tanpa saya,” ujar Billy.

Dalam persidangan kemarin, tim kuasa hukum Billy juga menghadirkan dua saksi yang meringankan, yakni pengacara Hotman Paris Hutapea dan pengusaha Hendro Setiawan.

Hotman menjelaskan bahwa pada siang tanggal 16 September 2008, Billy datang ke kantornya bersama dua staf. Billy meminta Hotman menjadi pengacara pribadinya, tetapi Hotman menolak karena ia baru sembuh dari penyakit demam berdarah. (VIN)

Sumber: Kompas, 22 Januari 2009