Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak sebanding dengan anggarannya. Sebagian besar anggaran Dewan habis untuk belanja barang dan kebutuhan operasional.

"Catatan Fitra pada 2007, lebih dari separuh anggaran DPR untuk kebutuhan pribadi anggota dan pimpinan," kata Yuna di Cikini kemarin.

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meningkat setiap tahun. Sepanjang periode 2004-2009, total anggaran DPR mencapai Rp 6,54 triliun. Sekitar Rp 3,8 triliun anggaran itu habis untuk belanja barang dan kebutuhan operasional, dan 30 persen anggaran untuk tunjangan, gaji, dan honor. Penyerapan aspirasi masyarakat hanya 0,2 persen.

Alokasi dana ke DPR, kata Yuna, membuat aliran duit ke kantong anggota Dewan otomatis membengkak. Pada 2005 pendapatan tiap anggota Dewan sekitar Rp 34,11 juta per bulan. Tahun berikutnya, pendapatan anggota dewan melonjak 11,4 persen. Selama lima tahun menjabat, tiap anggota diperkirakan mengantongi Rp 2,23 miliar.

Anggaran kunjungan ke luar dan dalam negeri meningkat setiap tahun. Pada 2005, anggaran perjalanan dialokasikan Rp 81,9 miliar dan meningkat 130 persen atau sekitar 189,1 miliar tahun berikutnya. Pada 2007, anggaran ini meningkat menjadi Rp 214,7 miliar. Anggaran perjalanan ke luar negeri terus naik dari Rp 23,5 miliar pada 2005 menjadi Rp 53,1 miliar pada 2007. "Meski perjalanan ke luar negeri banyak dikecam," kata Yuna.

Meski anggaran meningkat, kata Yuna, DPR tak mampu memenuhi target bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR mentargetkan 284 rancangan undang-undang disahkan. Tapi Dewan hanya mampu menyelesaikan rata-rata 36 rancangan undang-undang per tahun.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nizar Dahlan mengakui Dewan tak bisa memenuhi target program legislasi. Tapi ia menilai hal itu bukan karena buruknya kinerja Dewan, melainkan karena besarnya estimasi rancangan undang-undang yang diselesaikan. Padahal kenyataannya sejumlah rancangan tak bisa selesai dalam sekali masa sidang.

Adapun perihal kenaikan pendapatan, Nizar mengatakan, lebih karena tambahan fasilitas sebagai pejabat negara dari pemerintah. Menurut Nizar, anggota DPR mendapat gaji Rp 4,2 juta per bulan. Fasilitas bukan dalam anggaran Dewan, melainkan masuk rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. “Negara berkewajiban memberi fasilitas bagi pejabat negara,” kata dia.

Selain DPR, Yuna mengkritik pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla karena gagal mewujudkan transparansi anggaran dan pengelolaan keuangan yang sehat. Ia mengacu pada banyaknya rekening liar di sejumlah lembaga dan departemen. Fitra mencatat 32.570 rekening liar milik pemerintah senilai Rp 31,7 triliun, US$ 685,74 juta, dan 462,40 ribu euro. Dari jumlah tersebut, pemerintah baru menutup 2.086 rekening liar senilai Rp 7,28 triliun dan US$ 5,85 juta.

Forum juga menilai rentan penggunaan dana bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kampanye partai pengusung calon incumbent. "Sangat rawan dimanipulasi," katanya Yuna. Peruntukkan dana bantuan sosial dinilai tak jelas. Yuna mencontohkan, kriteria penerima dana tak dirinci. Padahal sumbangan ini menyangkut dana besar. Kerawanan lain adalah penggunaan ongkos kampanye partai politik dari sisa lebih APBN yang besarnya sekitar Rp 60 triliun. DWI RIYANTO AGUSTIAR | RETNOE DIANING SARI | PRAMONO

Sumber: Koran Tempo, 6 Januari 2009