Banyak PHK, Politik Uang Bakal Marak dalam Kampanye Pemilu 2009
Krisis ekonomi global yang belum menemui ujungnya dinilai akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), para pemilih dikhawatirkan akan menjadi lebih pragmatis sehingga jual beli suara pun semakin mudah dilakukan.
Menurut Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Susatyo, jika kondisi tidak membaik hingga akhir 2008, gelombang PHK lebih dari 200 ribu orang tidak akan terhindarkan. Apalagi kontrak kerja biasanya berakhir pada Desember.
''Jadi, bisa saja perusahaan memutus kontrak dalam waktu dekat,'' ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Politik APBN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi & Menciptakan Stimulus Perekonomian Rakyat di kompleks DPR kemarin (25/11). Angka PHK tersebut bisa lebih besar jika sektor komoditas ekspor semakin terpuruk.
Selain menurunnya daya masyarakat, krisis global akan memengaruhi kemampuan pengusaha dalam memberikan sumbangan dana kampanye. Para politisi yang merangkap pengusaha juga akan berkurang anggaran kampanyenya. ''Kalau saya prediksi, Pemilu 2009 tidak akan sesemarak Pemilu 2004,'' kata Bambang.
Karena itu, dia berharap politisi dan pengusaha bahu-membahu untuk mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan guna mencegah PHK. Bambang berpendapat, rencana penurunan harga premium Rp 500 tidak akan banyak membantu masyarakat. ''Angka moderatnya (penurunan) Rp 1.500 untuk premium dan Rp 1.000 untuk solar,'' ujarnya. Dengan penurunan harga BBM itu, diharapkan daya beli masyarakat meningkat.
Bambang juga berharap DPR bisa mendesak pemerintah untuk mengingatkan pemda agar membelanjakan anggarannya. Saat ini, lanjutnya, tingkat serapan anggaran daerah tidak mencapai 60 persen. Banyak dana tersebut yang terparkir di bank. ''Kalau digunakan untuk membangun infrastruktur, perekonomian daerah akan berkembang,'' tandasnya.
Sedikit berbeda dengan Bambang, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz berpendapat bahwa pemilu justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor riil. Khususnya yang berhubungan dengan logistik kampanye. ''Pemilu bisa meningkatkan taraf hidup sebagian masyarakat,'' ujarnya. (cak)
Sumber: Jawa Pos, 26 November 2008