Di tengah ramainya kontroversi rencana perpanjangan pensiun hakim agung menjadi 70 tahun, diam-diam, pemerintah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) No 65 tahun 2008 yang berisi perpanjangan usia pensiun pejabat eselon satu hingga 62 tahun. PP tersebut kabarnya dibuat untuk memperpanjang jabatan Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang akan pensiun pada Januari 2009.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa perizinan 100 pucuk pistol pengadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2007 ternyata belum tuntas. Komisi saat ini tengah berusaha membahas penguasaan senjata api itu.
Dua tahun berturut-turut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat disclaimer terhadap laporan keuangan Dephan/TNI. Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan pihaknya memberikan status tidak memberikan pendapat (TMP) untuk laporan keuangan Dephan/TNI periode 2006 dan 2007.
Menurut Antasari Azhar, ketua Komisi, penelusuran itu bertujuan mengetahui apakah ada pejabat yang melakukan penyimpangan terhadap keluarnya surat keterangan tersebut.
Kontroversi RUU MA terus bergulir. Yang banyak diperbincangkan adalah soal perpanjangan usia hakim agung.
Selain isu usia, RUU MA juga mengandung beberapa kelemahan yang jika tidak dibenahi, bisa melahirkan komplikasi masalah. Memang, proses dan substansi RUU perlu dikritisi karena prosesnya sarat manuver mencurigakan dan substansinya ”antireformasi peradilan”.
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji sepakat meningkatkan kerja sama dalam menangani perkara korupsi.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dipanggil menjadi saksi dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Selain itu, jaksa penuntut umum juga akan memanggil anggota DPR, Bobby Suhardiman.
Para pemuka enam agama di Indonesia mendesak DPR segera menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi untuk disahkan. Namun, RUU itu harus semakin memperkuat lembaga pemberantasan korupsi dan menjadikan lembaga yang ada lebih progresif.
Penyidikan kasus dugaan korupsi biaya akses fee dalam sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM mulai merambat naik. Kejaksaan Agung kemarin (21/10) memeriksa enam pejabat di lingkungan Ditjen AHU. Salah seorang di antara mereka adalah Sekretaris Ditjen AHU Syarifuddin.
Upaya aparat menertibkan rumah dinas (rumdin) membuahkan hasil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan uang negara Rp 192 miliar dari program yang berjalan lima bulan tersebut.
