Terdakwa Kasus BI Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak
Persidangan dugaan korupsi Bank Indonesia (BI) yang melibatkan Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong, hampir berakhir. Kemarin dalam pemeriksaan terdakwa keduanya mengaku menyesali perbuatan yang dinilai merugikan negara hingga Rp 100 miliar tersebut.
Sidang Dirut PT Bina Mina Karya Perkasa Dedy Suwarsono, tersangka penyuap anggota DPR Bulyan Royan dalam pengadaan kapal patroli Dephub, menyajikan fakta baru. Kemarin, saksi yang dihadirkan dalam sidang itu mengungkap aliran dana untuk pejabat eselon satu.
Tim Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi mulai memeriksa saksi dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Mantan Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia Rusli Simanjuntak dan mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong mengaku telah diperintah oleh Aulia Tantowi Pohan untuk mengurus masalah penyelesaian Bantuan Likuiditas BI dan diseminasi UU BI.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy meminta tim penyidik segera memeriksa mantan Duta Besar Indonesia untuk China. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di China yang terjadi pada kurun waktu Mei 2000 hingga Oktober 2004.
Terkait Proyek Pengadaan 20 Kapal Patroli
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Effendi Batubara disebut-sebut ikut menerima uang dari rekanan proyek pengadaan 20 kapal patroli. Uang rekanan ini juga dinikmati oleh pejabat dan beberapa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Kamis, 9 Oktober 2008, merupakan hari bersejarah dalam perjalanan Kepolisian Republik Indonesia. Pada hari itu Jenderal (Polisi) Bambang Hendarso Danuri secara resmi menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru, menggantikan Jenderal (Polisi) Sutanto yang segera memasuki masa purnabakti.
Sepanjang Jumat (17/10), Komisi Pemberantasan Korupsi menahan delapan tersangka korupsi. Ini merupakan jumlah penahanan terbesar dalam satu hari yang dilakukan komisi itu sejak berdiri pada tahun 2003.
Sampai Minggu (20/10) Kejaksaan Agung belum juga mengumumkan tersangka dugaan korupsi biaya pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta meminta Kejaksaan Agung segera mengumumkan pemeriksaan kasus itu dan jangan menggantungkan perkaranya.
Tentara Nasional Indonesia atau TNI berkomitmen mematuhi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama terkait upaya penertiban dan pengambilalihan bisnis militer sebagai salah satu agenda reformasi internal TNI.
