Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (14/10), antusias mencecar calon hakim agung dengan pertanyaan seputar strategi, terobosan, dan komitmennya mengubah citra negatif Mahkamah Agung atau MA. Pertanyaan itu disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon hakim agung di DPR.
Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Korupsi itu berkaitan dengan Sistem Komputerisasi Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum yang diakses melalui situs http://www.sisminbakum.com sejak tahun 2001 hingga sekarang.
Mantan Konsul Jenderal Indonesia di Kinabalu, Malaysia, Arifin Hamzah, Selasa (14/10), ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penahanan dilakukan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu.
Saksi Kasus Pengadaan Barang Depnakertrans
Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Selasa (14/10), datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi pada tahun 2004 di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu Fahmi adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Komisi IX ke AS Difasilitasi Bank Indonesia
Kunjungan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat ke New York, Amerika Serikat, pada 27-30 Juli 2003 ternyata lebih banyak untuk berekreasi. Kunjungan itu difasilitasi Bank Indonesia.
Hal ini diungkapkan Analis Eksekutif Bank Indonesia (BI) Asnar Ashari ketika menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi aliran dana BI atau dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia kepada sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (14/10). Sidang mengadili anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, Hamka Yandhu dan Anthony Zeidra Abidin.
Agus Condro: Surat Marthin Sempat "Nyasar" ke PDI-P
Pemeriksaan kasus penyuapan dalam proses seleksi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Juni 2004, yang pertama kali diungkap Agus Condro dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mulai merembet ke anggota Partai Golkar.
Kejaksaan Siapkan Materi Ekspose
Gelar perkara (ekspose) skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyangkut BDNI dengan obligor Sjamsul Nursalim. Kejaksaan Agung menyatakan, seluruh kasus BLBI yang ditangani Kejagung dijelaskan ke komisi antikorupsi itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta oleh Departemen Keuangan untuk melakukan audit investigasi terhadap 260 rekening liar milik departemen, kantor kementerian, dan lembaga yang hingga kini tidak jelas keberadaannya dan terindikasi adanya penyimpangan. Total nilai rekening itu tercatat mencapai Rp 314,2 miliar.
Pengusaha David K Wiranata, rekanan proyek pengembangan sarana perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, mengakui pernah memberikan uang Rp 200 juta untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemberian uang itu karena ada permintaan dari Ade Kusmana bin Amir Kuspriatna, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, yang saat ini menjadi terdakwa.
Sebanyak 10 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (13/10), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api- api, Sumatera Selatan.
