Oey Hoey Tiong, direktur hukum Bank Indonesia (BI), dan Rusli Simanjuntak, kepala Biro Gubernur Bank Indonesia (BI), tertunduk lesu di ruang Pengadilan Tipikor. Kemarin jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara aliran dana bank sentral Rp 100 miliar tersebut menuntut mereka enam tahun penjara.
Direktur Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai atau KPLP Djoni Anwir Algamar memberikan instruksi agar para rekanan memberikan 8 persen untuk anggota DPR, Bulyan Royan, dan 8 persen bagi Departemen Perhubungan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syamsuddin Manan Sinaga, Senin (27/10), datang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan Tim Penyidik Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi perlu lebih fokus dan efisien sehingga dapat bekerja maksimal meski fasilitasnya terbatas. Komisi tersebut harus lebih selektif memilih kasus yang diusut dan memaksimalkan fungsi supervisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai target khusus dari gelar perkara alias ekspos kasus BLBI yang dilakukan bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak pekan lalu. Komisi berjanji membeberkan segala informasi yang belum pernah terungkap ke publik.
Enam hakim agung baru akhirnya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses pemilihan kali ini cukup menyita perhatian publik karena dilakukan di tengah perdebatan substansi RUU MA yang kontroversial dan desakan banyak kalangan untuk mempercepat proses reformasi peradilan. Pemilihan kali ini sekaligus menambah jumlah hakim agung baru menjadi 12 orang di antara 48 hakim agung di MA. Kehadiran hakim agung baru diharapkan dapat membawa angin perubahan di tubuh MA. Karena setidaknya, mereka dianggap tidak menjadi bagian dari benang kusut mafia peradilan dan memiliki komitmen untuk mereformasi peradilan.
Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mudah. Kendala paling berat adalah budaya korupsi sudah merasuk di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bahkan, hingga terbentuk 10 kabinet lagi sekalipun, korupsi di negeri ini kemungkinan belum terberantas tuntas.
Semakin banyaknya pelaku korupsi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuat komisi ini membutuhkan tambahan ruang pemeriksaan untuk penyidikan. Selain itu, KPK juga membutuhkan ruang-ruang tahanan bagi para koruptor yang ditangani. Saat ini KPK terpaksa menitipkan tersangka korupsi ke berbagai rumah tahanan.
Akhirnya kejaksaan membuka diri untuk melakukan ekspos perkara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Efektifkah?
Hengky Samuel Daud masih diburu.
Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kemarin kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di berbagai provinsi dan kota di Indonesia. "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.
