Mulai masa sidang ini, 546 anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan menikmati ruang kerja yang lebih baik di Gedung Nusantara I yang terdiri dari 23 lantai. Selain diperluas untuk ruang kerja seorang staf ahli, mebelernya pun diganti. Renovasi ini menghabiskan anggaran negara senilai Rp 33,4 miliar.

Kamis (13/11) di Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Shaleh menjelaskan, keputusan merenovasi ruangan anggota DPR itu diambil dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga DPR, 17 Juli 2008. Pelaksanaannya sesuai prosedur yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ”Ini harga terendah,” katanya.

Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Iding Hadiwidjoyo, anggaran untuk renovasi gedung itu Rp 25,6 miliar. Pemenang tender adalah PT Pembangunan Perumahan. Anggaran pengadaan mebeler Rp 6,9 miliar. Pemenangnya PT Cahaya Sakti Investindo Sukses. Total anggaran Rp 32,5 miliar.

Mengacu data yang dikeluarkan oleh PT Yoydya Karya (konsultan proyek), anggaran rencana renovasi Rp 26.263.848.000. Anggaran pengadaan furnitur Rp 7.205.253.000. Total Rp 33,469 miliar lebih.

Menurut Nining, perluasan ruangan diperlukan karena pada 2009 setiap anggota DPR selain dibantu seorang asisten juga seorang staf ahli. Desain ruangan yang dibangun tahun 1996 hanya diperuntukkan bagi satu anggota Dewan dan satu asisten.

Dana itu juga digunakan untuk membangun 10 ruangan anggota DPR yang baru. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 ditetapkan 560, bertambah 10 orang dari periode 2004-2009. Selain itu, juga untuk merenovasi ruangan rapat dan toilet di setiap lantai.

Kinerja DPR

Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengharapkan, dengan dikeluarkannya anggaran yang besar itu, 550 anggota DPR maupun staf ahli benar-benar bisa menjamin ada peningkatan kinerja DPR.

”Asisten dan staf ahli DPR harus benar-benar memberikan dukungan kepada anggota DPR agar saat bicara benar-benar didasarkan data,” ucapnya.

Menurut Sebastian, selama ini DPR selalu kalah berargumentasi dengan pemerintah karena tidak memiliki data cukup dan kajian yang mendalam.

Dia juga mengharapkan staf ahli yang nantinya bekerja adalah benar-benar profesional, bukan teman, saudara, atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan anggota DPR. Anggota juga agar tidak meninggalkan kerjanya di DPR. (sut)

Sumber: Kompas, 14 November 2008

------------------

Renovasi Ruang Kerja DPR Dinilai Pemborosan

Total biaya perbaikan, menurut kantor sekretariat jenderal, mencapai Rp 33 miliar.

Wakil Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ibrahim Fahmi Badoh menilai rencana renovasi ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 26,26 miliar merupakan pemborosan anggaran. Sebab, ruang kerja anggota Dewan sekarang dinilai masih cukup bagus.

"Terkesan mengada-ada," kata Fahmi saat dihubungi Tempo kemarin. Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, saat dihubungi terpisah bahkan meminta sekretariat jenderal menghentikan rencana itu. "Jangan memperbaiki ruangan yang sudah bagus," kata Zulkifli.

Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan biaya Rp 26,33 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota Dewan di Gedung Nusantara I. Selain itu, ada rencana pembuatan 10 ruang kerja anggota Dewan baru periode mendatang senilai Rp 7,2 miliar. Total biaya perbaikan, menurut kantor sekretariat jenderal, mencapai Rp 33 miliar.

Perbaikan ruangan tersebut, Fahmi melanjutkan, tak akan mendongkrak kinerja anggota Dewan. Bahkan hal itu justru akan memperburuk citra mereka. Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi ancaman krisis. "Jika sekretariat tetap merenovasi," Zulkifli menimpali, "citra Dewan akan hancur karena saat ini masyarakat sedang kesulitan."

Fahmi juga mempertanyakan adanya penolakan sejumlah fraksi terhadap renovasi ruang kerja anggota. Penolakan tersebut, menurut dia, menyiratkan tak adanya komunikasi antara sekretariat jenderal dan Dewan. "Jangan-jangan rencana itu hanya untuk menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun," kata Fahmi.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh membantah anggapan bahwa renovasi tersebut tanpa sepengetahuan fraksi. Keputusan merenovasi telah diputuskan bersama perwakilan fraksi di Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

"Kami hanya melaksanakan policy dari Dewan," kata Nining dalam jumpa pers di gedung MPR/DPR kemarin. Menurut dia, renovasi ruang kerja anggota Dewan diputuskan dalam rapat antara sekretariat jenderal dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga pada 17 Juli lalu.DWI WIYANA | DWI RIYANTO

Sumber: Koran Tempo, 14 November 2008