Ada kejutan lagi pada pengungkapan kasus pembobolan Bank BNI Rp 1,3 triliun. Salah seorang buron kasus itu, Maria Pauline Lumowa, menyurati Kapolri Jenderal Sutanto. Isi suratnya, dia bersedia bersikap kooperatif membantu penyidik mengungkap aktor di balik skandal perbankan itu.
Beddu Amang bisa bernapas lega. Demi alasan kesehatan, mantan Kabulog pada era Soeharto yang menjadi terpidana empat tahun kasus korupsi tukar guling (ruilslag) Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS) Rp 95,4 miliar itu batal dipindahkan ke Nusakambangan.
Kenaikan anggaran lembaga kepresidenan yang mencapai 57 persen -dari Rp 727 miliar dalam APBN 2005 menjadi Rp 1,147 triliun dalam APBN 2006- lolos mulus.
Pemerintah dinilai gagal menyosialisasikan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) kepada masyarakat. Buktinya, mayoritas orang tua murid tidak tahu keberadaan dan fungsi BOS.
Mabes Polri belum berhenti menyidik dugaan keterlibatan anggotanya yang bermain mata dalam kasus BNI. Meski telah menyeret mantan Direktur II Ekonomi Khusus Brigjen Pol Samuel Ismoko dan anak buahnya -Kombes Pol Irman Santoso- ke dalam tahanan, penyidikan kasus suap itu jalan terus.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan mendapat kenaikan pendapatan Rp 23,5 juta. Usulan kenaikan pendapatan yang digodok Badan Urusan Rumah Tangga DPR pada Februari lalu itu masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2006. Kenaikan ini untuk menaikkan kinerja Dewan, kata anggota badan itu dari Fraksi Keadilan Sejahtera, R.B. Suryama, kemarin di gedung MPR/DPR.
Markas Besar Kepolisian RI menelusuri aliran dana dugaan suap dalam penanganan kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru. Yang akan dikembangkan, ini (aliran suap) arahnya ke mana saja, ujar ketua tim penyidik kasus dugaan suap BNI, Inspektur Jenderal Jusuf Manggabarani, di Jakarta kemarin.
Komisi juga menggeledah ruangan Asisten Koordinasi Tim A, Rahmi Mulyati, dan Direktur Peradilan dan Hukum Pidana, Suparno.
Menarik jika kita mencermati laporan keuangan yang disampaikan direksi TVRI ke DPR, ternyata terdapat perbedaan yang signifikan dengan laporan keuangan yang diberikan direksi ke Menteri BUMN. Jumlah kerugian misalnya, menurut laporan keuangan yang disampaikan ke menteri negara BUMN tercantum bahwa kerugian TVRI pada tahun 2004 sebesar Rp 23.095.168.785,00 (Dua puluh tiga milliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Sedangkan kerugian versi yang dilaporkan ke komisi XI DPR sebesar Rp. 32.929.372.054,00 (Tiga puluh dua milliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua juta lima puluh empat rupiah). Lantas, laporan manakah yang harus dirujuk oleh publik? Perbedaan laporan keuangan diatas, mengindikasikan kesemrautan manajemen keuangan TVRI.
