Pengantar: Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perhatian khusus di negeri ini. Khusus, karena pada lembaga ini tertumpu banyak harapan. Harapan untuk menumpas korupsi. Sebab, korupsi di Tanah Air diyakini sudah berurat dan berakar. Dari hulu hingga hilir. Indonesia pun masih masuk daftar 10 negara terkorup di dunia. Memang kiprah KPK yang merupakan metamorfosa dari lembaga-lembaga sejenis menuai optimisme. Namun optimisme saja tidak cukup. Masih banyak yang harus dibenahi lembaga yang baru berdiri pada 2003 itu. Utamanya sumber daya manusia. Bagaimana menutup 'bolong-bolong' di KPK?

Presiden perlu mengatur standar gaji yang diterima pejabat, termasuk anggota DPR. Salah satu usulan adalah rumah dinas dan kendaraan dinas serta sopir untuk pejabat sebaiknya dihapus. Sebagai kompensasinya, para pejabat menerima gaji yang besar.

Sejumlah kalangan mengkritik keras Ikatan Hakim Indonesia. Ikahi dinilai telah membangun solidaritas ketakutan atau paranoid solidarity, sekaligus menjadi bukti resistensi hakim terhadap upaya pemberantasan praktik mafia peradilan di Mahkamah Agung yang sudah menjadi rahasia umum.

Pakar: Izin tak diperlukan.

Komisi Yudisial atau KY akan memfokuskan pengawasan terhadap 49 hakim agung MA dan para hakim yang berada di kota-kota besar. Selain itu, KY akan membahas lebih rinci rencana pengawasan yang lebih progresif, yakni pengembangan intelijen peradilan.

Kontroversi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif bukan monopoli semata kehidupan hukum di Indonesia.

Bupati Morowali Andi Muhammad Abu Bakar saat ini dalam tahanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Andi yang ditangkap aparat Kepolisian Daerah Sulteng di Jakarta beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana pemekaran wilayah Kabupaten Morowali, Sulteng, senilai Rp 5 miliar.

Menteri Kehutanan kecewa.

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menahan Bupati Morowali Andi Muhammad AB yang menjadi tersangka kasus korupsi senilai Rp 5 miliar. Itu dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani persetujuan untuk penahanannya.

Berupayalah untuk tidak menaruh respek kepada mereka yang korupsi. Di Swiss, begitu ada yang korup langsung dimusuhi. Kalau dia pegawai negeri, maka akan dibenci seluruh rakyat.