Jaksa Antasari Azhar dilaporkan pernah mendapat rumah mewah di Pondok Indah.

Sampai dengan 31 Desember 2006, posisi piutang uang pengganti yang tercatat di neraca Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,314 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 85 persen total neraca Kejaksaan Agung. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat terhadap neraca tersebut.

Kenapa kejaksaan belum menunjukkan bukti setoran uang pengganti?

Komisi Pemantau Peradilan (KPP) menemukan tiga penyimpangan utama yang dilakukan beberapa calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesimpulan itu, kata Koordinator KPP Adnan Topan Husodo, merupakan hasil pemeriksaan terhadap rekam jejak 26 calon pemimpin KPK.

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta Dewan Perwakilan Rakyat menertibkan penggunaan anggaran. Lembaga perwakilan rakyat ini dinilai sering menggunakan dana dari luar lembaga.

Penyelenggara negara diingatkan untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan instansi juga diharapkan dapat membantu KPK dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di instansinya.

Bangsa ini seolah kian limbung dan tak berdaya menangani korupsi yang terus menggerogoti uang negara. Setelah berbagai fakta menunjukkan banyaknya kasus korupsi yang tidak tuntas, ketidakjelasan uang pengganti yang seharusnya dilunasi para koruptor menambah kekecewaan publik terhadap upaya penanganan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap menyelidiki keterkaitan Mardiyanto, mantan gubernur Jawa Tengah, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). Meski, dia baru dilantik menjadi menteri dalam negeri (Mendagri).

Arwin Rasyid, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Kamis (30/8), dimintai keterangan oleh jaksa dalam penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Kalau bermasalah, harusnya dari dulu. Kenapa baru sekarang?