Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengakui mempertimbangkan kuota antara unsur pemerintah dan masyarakat. Namun, Pansel membantah ada politik afirmasi atau memasukkan orang dengan latar belakang institusi tertentu. Kuota dilakukan cuma untuk proporsionalitas sehingga sinergi bisa tercipta.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengakui adanya praktek suap dalam pengurusan dokumen pekerja. Tapi pembuktian atas praktek itu tak mudah.
Sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi atau MK supaya tidak terjadi dualisme penanganan kasus-kasus korupsi, semua kasus korupsi, baik yang ditangani kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akan bermuara di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
Pada 19 Desember 2006, banyak pihak merasa kecewa karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Tapi MK meminta pemerintah dan DPR menyusun UU Pengadilan Tipikor dalam tiga tahun untuk mencegah dualisme antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan, kelak diadili hanya di Pengadilan Tipikor.
Panitia seleksi sekarang tengah memproses seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2007-2012. Pemberantasan korupsi adalah agenda besar pemerintah Yudhoyono-Kalla. Tentu, kadar pencapaian dan keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kinerja aparat penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas, seperti apa pemimpin KPK yang relatif ideal?
Saat merayakan Ulang Tahun Ke-62 Mahkamah Agung, 20 Agustus lalu, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan bantahan atas kondisi lembaga negara yang dipimpinnya, yang dinilai pihak lain sarat mafia peradilan dan tidak independen seperti tujuh atau delapan tahun lalu.
Ketua Perhimpunan Bandung Institute of Governance Studies atau BIGS Dedi Haryadi mengamati, studi banding yang dilakukan anggota DPRD Kota Bandung bertendensi mencari tambahan uang penghasilan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mempersoalkan pemasangan iklan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di sejumlah media massa. Hasyim, salah satu penanda tangan dalam iklan bertajuk Jihad Melawan Koruptor BLBI itu, mengatakan iklan tersebut menyimpang dari tujuan awal. Saya memang tanda tangani formulir itu, tapi tidak mengira akan diiklankan, ujarnya di kantor PBNU kemarin.
