Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin menyatakan, masyarakat tak perlu khawatir Kejaksaan Agung atau Kejagung tak akan menyingkap dugaan suap dan pemerasan yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua.
Perlu tidaknya keterbukaan pada badan usaha milik negara atau BUMN alot diperdebatkan dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedemikian alotnya perdebatan, membuat rapat tak bisa mengambil kesimpulan.
Pemulangan buron kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan tinggal selangkah lagi. Tim Pemburu Koruptor (TPK) melalui tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan draf rumusan permintaan kepada Australia untuk mengekstradisi buron terpidana seumur hidup kasus korupsi Rp 1,5 triliun tersebut. Adrian kini dalam pengawasan Kepolisian Federal Australia.
Rangkap jabatan pemimpin partai dan wakil presiden merugikan Golkar.
Mabes Polri menetapkan 170 tersangka pembalakan liar (illegal logging). Sebelas diantaranya merupakan pejabat Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah kepala biro di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang diduga terlibat dalam pemutihan 31 kasus yang diputuskan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
Dana yang digunakan untuk membantu pejabat Bank Indonesia ternyata duit yayasan. Pejabat BI bisa kena pidana.
ALIRAN dana dari Bank Indonesia ke Komisi Perbankan dan Keuangan DPR pada 2003 menyeret sejumlah nama. Salah satunya Antony Zeidra Abidin. Kader Partai Golkar yang pernah menjadi anggota Komisi Perbankan dan Keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat itu disebut menerima uang Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan uang itu kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Dewan.
DUGAAN suap oleh Bank Indonesia kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdengar santer. Dana deseminasi Rp 31,5 miliar pada 2003 diketahui mengalir untuk menjaga kepentingan BI di Senayan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menelanjangi modus dan lakon kasus ini.
Sebagai gubernur Jawa Tengah selama hampir sepuluh tahun, Mendagri baru Mardiyanto tentu paham betul peta persoalan daerah. Karena itu, dia diharapkan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota.
