Badan usaha milik negara atau BUMN bisa terus menjadi sapi perahan para pejabat maupun partai politik tertentu pada masa-masa mendatang, terlebih menjelang Pemilu 2009. Selama ini BUMN tidak pernah untung karena hal itu.

Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo mengkhawatirkan hal itu terkait perkembangan terakhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, hingga rapat tim perumus pada hari Jumat (21/9), wakil pemerintah berkeras menolak BUMN dikategorikan sebagai badan publik meski DPR telah menawarkan sejumlah pengecualian. Pengesahan RUU ini pun akan dipaksakan dalam waktu dekat.

BUMN tidak pernah untung karena selalu jadi sapi perahan baik pejabatnya maupun partai politik. Karena itu, perlu ada transparansi BUMN, ujar Agus.

Sementara Ketua Tim Interdep RUU KIP Ahmad M Ramli berpendapat, untuk mencegah BUMN menjadi sapi perah yang harus dikejar bukanlah BUMN, tetapi pengaturan parpol maupun penyelenggaraan pemilu.

Jangan karena mau menangkap tikus yang diobrak-abrik rumahnya, ujarnya.

Apabila BUMN dikategorikan sebagai badan publik justru akan merugikan meskipun dengan sejumlah pengecualian. BUMN menjadi diperlakukan diskriminatif dengan perusahaan swasta maupun asing dan bisa membuat kalah bersaing.

Jangan sampai BNI harus buka-bukaan, Citibank tidak. Kita akan kehilangan potensi. Kita ingin melindungi aset negara, paparnya.

Ramli juga menegaskan, sikap itu merupakan kesepakatan lintas departemen.

DPR Pertanyakan

DPR berniat mempertahankan sikapnya. Dewan ingin mengategorikan BUMN sebagai badan publik guna meningkatkan transparansi meski dengan sejumlah pengecualian untuk menjaga daya saing usaha dengan swasta.

Kalau tidak masuk kategori badan publik, BUMN tidak akan bisa diakses rakyat. Padahal, manivestasi negara yang paling dekat dilihat rakyat itu adalah BUMN. Kalau suatu negara brengsek, kinerja BUMN pun pasti brengsek, seperti listrik, minyak, kata Hajriyanto Y Thohari dari Fraksi Partai Golkar.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai oposisi pun akan gigih mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait hal BUMN ini.

Naluri pemerintah mana pun, apabila melihat