Meskipun penelusuran aset mantan Presiden Soeharto bukan perkara mudah, pemerintah harus mengklarifikasi pengumuman Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia mengenai aset negara sebesar 15 miliar-35 miliar dollar AS yang diduga dikorupsi Soeharto dan dilarikan ke luar negeri.

Info tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengembalikan aset-aset negara yang telah dikorupsi para koruptor.

Saya berkali-kali menyampaikan bahwa ini momentum yang besar bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen memberantas korupsi dan mengembalikan aset-aset negara yang dikorupsi para koruptor. Tapi itu memang harus dibuktikan bahwa memang telah terjadi pencurian sebesar itu, ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid kepada pers, Sabtu (22/9) di sela-sela acara Safari Ramadhan di Kota Solo, Jawa Tengah.

Klarifikasi atas pengumuman PBB dan Bank Dunia sangat penting. Menurut Hidayat, rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Bank Dunia sangat tepat. Dia berharap, bisa diperoleh data yang akurat dari pertemuan itu sehingga bisa dilanjutkan dengan eksekusi.

Tapi kalau ternyata data-datanya tidak akurat, saya kira Indonesia harus membersihkan namanya karena telanjur dikesankan mempunyai mantan pemimpin yang menjadi pencuri kekayaan negara yang terbesar di dunia. Ini tentu sangat jelek bagi (citra) Indonesia, katanya.

Hidayat menegaskan, demi kebaikan bangsa Indonesia, baik yang terkait dengan pemberantasan korupsi maupun pencitraan bangsa, pemerintah harus segera melakukan klarifikasi total dengan data yang maksimal. (SON)

Sumber: Kompas, 24 September 2007