Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra batal hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi alat pemindai sidik jari otomatis atau automatic fingerprints system (AFIS). Ketidakhadiran ini karena jaksa penuntut umum belum menemukan rumah baru Yusril.
Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Panja RUU KIP telah menyepakati rumusan pasal pengecualian yang menyangkut strategi pertahanan dan keamanan maupun intelijen.
Persoalan uang pengganti dalam kasus korupsi mengundang perhatian luas di kalangan publik. Dalam hemat saya, persoalan tersebut timbul karena tiga hal, yaitu kelemahan undang-undang, amar keputusan hakim yang tidak lengkap, dan sistem administrasi kejaksaan.
Jaksa penyidik menemukan bukti keterlibatan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi 2002 dalam kasus korupsi rumah potong hewan (RPH) senilai Rp 6,5 miliar. Bukti baru itu berupa pengesahan penjualan RPH kurang dari tiga bulan sejak diusulkan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengusut dugaan penyelewengan bantuan dari pusat (block grant) sebesar Rp 8,5 miliar di Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tengah. Sejumlah pegawai telah dimintai keterangan. Satu saksi pegawai tak datang, kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kadarsyah di Palu kemarin.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui, laporan neraca keuangannya belum mengikuti ketentuan sistem akuntansi instansi (SAI) yang ditetapkan Departemen Keuangan (Depkeu). Lembaga yang dipimpin Hendarman Supandji itu, ternyata, masih menggunakan pencatatan single entry, yang menyalahi UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Bupati Kendal (nonaktif) Hendy Boedoro, terdakwa kasus korupsi APBD yang dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), menangis saat membacakan nota pembelaannya, kemarin.
Langkah para kandidat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi akan terhenti bila terbukti menerima suap. Menurut wakil panitia seleksi calon pemimpin KPK, M.H. Ritonga, catatan moral menjadi suatu aspek utama yang akan dinilai panitia dalam menyeleksi calon pemimpin KPK.
Pernyataan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Akbar Tandjung mengenai mentalitas saudagar di partai yang kini dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai menyengat orang-orang di kubu Kalla.
