Dewan pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias melaporkan 153 kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dugaan korupsi pada proyek yang dikerjakan lembaga yang diawasinya tersebut terutama terjadi pada sektor yang menyerap dana dalam jumlah besar.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Senin (10/9), menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Hari Purnomo. Ia diduga terlibat dalam dugaan korupsi penyaluran dana bantuan korban tsunami di Kabupaten Cilacap.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah mengantongi 10 nama calon pimpinan KPK. Para calon yang dianggap pantas lolos mewakili unsur-unsur pemerintah dan masyarakat, yaitu wakil dari jaksa, polisi, KPK, BPK, BPKP, BIN, maupun pengacara.
Mantan menteri keuangan (Menkeu) di era pemerintahan B.J. Habibie, Bambang Subianto, kembali diperiksa dalam penyelidikan kasus korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bambang diperiksa tim penyelidik yang diketuai Sriyono di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung), kemarin.
Pembekuan rekening mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe dan rekening mantan Direktur Utama Bank Global Irawan Salim di Swiss diperpanjang hingga dua tahun mendatang. Kepastian itu diperoleh Indonesia dari pihak Swiss, bulan lalu.
Pembentukan tim ini merupakan keputusan dari pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pemimpin BPK di Jakarta kemarin.
Dana sebesar Rp 15,250 miliar yang seharusnya untuk pembebasan lahan Bandar Udara Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ternyata justru mengalir, baik secara tunai maupun transfer, ke Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais.
Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 sedang mengikuti tahap wawancara. Tahap ini merupakan tahapan paling akhir dari panitia seleksi KPK setelah melewati tahap seleksi administrasi, tahap makalah, dan tahap profile assessment.
Jaksa penyidik kasus korupsi rumah potong hewan (RPH) senilai Rp 6,5 miliar akan segera memeriksa Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten Bekasi.
