Panitia Seleksi atau Pansel Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK tidak menutup peluang untuk memundurkan jadwal pendaftaran. Hal ini dilakukan karena jumlah calon yang mendaftar masih minim pada hari-hari menjelang penutupan pendaftaran.
Pembahasan Rancangan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik masih terbelit sejumlah persoalan penting.
Kejaksaan Agung (Kejagung) serius menindaklanjuti dokumen Bank Dunia berisi aset mantan Presiden Soeharto di luar negeri (LN). Selain mengajukan request ke Bank Dunia, kejaksaan bakal minta dukungan kepada seluruh jaksa agung sedunia yang akan hadir di pertemuan The 2nd Annual Conference and General Meeting of The International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) di Nusa Dua, Bali, pada 21-24 November mendatang.
Henry Leo, salah seorang tersangka kasus korupsi PT Asuransi ABRI (Asabri) Rp 410 miliar, benar-benar royal. Pengusaha rekanan Dephan itu bukan hanya membelikan rumah mewah terhadap mantan KSAD Jenderal (pur) R Hartono, tetapi juga memberikan uang kepada Mahfud M.D. semasa menjabat menteri pertahanan (Menhan).
Setiap tindakan keagamaan (Islam) dapat dilihat setidak-tidaknya dari dua segi: hukumnya secara formal dan makna dari sudut ketaatan kepada Allah. Penilaian dari segi sosial, psikologis, atau mungkin ekonomis dapat pula dilakukan.
Para politisi Inggris semasa Edmund Burke (Abad ke-8) telah meletakkan konsep pers dalam koridor
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan.Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Mansyur Ramly, BHP diharapkan mampu membuat penyelenggaraan pendidikan terlepas dari birokrasi pemerintah, khususnya di perguruan tinggi.
Proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum akhirnya benar-benar berbuntut masalah. Dari 21 nama yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI lewat Menteri Dalam Negeri, satu nama di antaranya ternyata pernah dicalonkan sebagai kandidat anggota DPR dari Partai Demokrat. Padahal selama ini Panitia Seleksi KPU bentukan Departemen Dalam Negeri terlihat sangat percaya diri atas kredibilitas proses seleksi. Mengecek apakah yang bersangkutan pernah menjadi calon anggota legislatif sebuah partai politik atau tidak saja tidak mampu, bagaimana bisa melakukan hal lainnya? Fakta adanya cacat ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Pansel KPU sudah benar berfungsi seperti amanat undang-undang atau belum?
