Permintaan itu bukan atas nama gubernur, tapi atas nama partai.

Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebesar Rp 2,7 miliar digunakan oleh Bupati Kutai Kartanegara (non-aktif) Syaukani Hassan Rais. Dana itu ditransfer oleh Bendahara Khusus Pos Bupati M Hariyadi.

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mempersilakan Kejaksaan Agung menindaklanjuti dugaan suap terhadap sejumlah mantan perwira tinggi TNI dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan prajurit TNI di PT Asabri.

Pembentukan trust fund seizin Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin secara aklamasi meratifikasi perjanjian kerja sama ekstradisi Indonesia-Korea Selatan. Kerja sama ini memungkinkan dua negara membantu menangkap buron perkara pidana, kata juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gayus Lumbuun, di Jakarta kemarin.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati MLA (Mutual Legal Assistance) atau perjanjian hubungan timbal balik dengan Hongkong. Kesepakatan itu direncanakan diteken di Bali November mendatang.

Bantuan tersebut diduga sarat kepentingan yang bisa mempengaruhi kegiatan kejaksaan membongkar kasus korupsi.

Jumlah tersangka masih mungkin bertambah.

Panglima TNI mendukung langkah kejaksaan.

Data yang dilansir Perserikatan Bangsa Bangsa dan Bank Dunia, mengenai aset negara yang diduga dicuri melalui penggelapan pajak dan suap pada masa pemerintahan Soeharto, tidak dapat langsung ditindaklanjuti. Bank Dunia dan PBB tak memiliki wewenang melakukan investigasi, menyelidiki, menyidik, maupun menyita.