Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan agar bekas terpidana lima tahun tak kehilangan hak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD. Alasannya, penegakan hukum di Indonesia belum bisa dipertanggungjawabkan secara politik.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih harus lebih digiatkan. Dalam survei terbaru lembaga Transparency International (TI), Indonesia masih duduk di ranking 143 dari 179 negara di dunia dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan peringkat itu, Indonesia berada di nomor 36 sebagai negara dengan pemberantasan korupsi terlemah di dunia.
Pekan lalu, panitia seleksi pimpinan KPK menetapkan sepuluh nama yang disampaikan kepada presiden untuk diteruskan ke DPR agar dipilih lima nama pimpinan baru.
Perusahaan ini dituding menggelembungkan biaya perusahaan sebesar Rp 1,5 triliun, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor sebesar Rp 232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp 889 miliar.
Pada 10 September 2007 di Gedung DPR-RI, telah diadakan pertemuan antara BPK,Timwas NAD Nias DPR dan BRR perihal hasil temuan BPK terhadap LapKeu BRR TA 2006.
Pemerintah melakukan seleksi calon anggota LPSK. Namun dari proses yang bisa dilihat sekarang menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini menyangkut pertama, pendeknya jangka waktu seleksi terutama seleksi di pendaftaran administratif. Kedua adalah metode seleksi yang kurang memadai karena waktu yan terbatas tersebut. Ketiga adalah minimnya animo masyarakat untuk baik untuk ikut serta menjadi calon LPSK maupun untuk melakukan pemantauan terhadap proses ini dan yang keempat yang terpenting adalah minimnya kualitas dan integritas calon anggota LPSK yang mengikuti proses pemilihan tersebut. Kekhawatiran atas minimnya kulitas dan integritas para calon tersebut terkait dengan lemahnya proses sosialisasi mengenai UU No 13 tahun 2006 dan minimnya informasi berkaitan dengan kerja-kerja di LPSK. Untuk kepentingan tersebutlah Koalisi Perlindungan Saksi menuliskan beberapa catatan dan rekomendasi ini untuk di sampaikan baik kepada Pemerintah RI dan lembaga terkait maupun kepada publik agar infromasi mengenai pemilihan anggota LPSK dapat lebih di ketahui oleh masyarakat yang lebih luas, di samping masyarakat dapat juga membantu Koalisi Perlindungan Saksi yang akan melakukan Monitoring terkait dengan proses ini. Terutama berkaitan dengan kualitas dan integritas para calon LPSK.
Mantan Bupati Rokan Hulu, Ramlan Zas mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada dirinya. Pengacara Ramlan, Abdul Haris Rusli, mengatakan, upaya akan dilakukan karena merasa kliennya tidak bersalah. Sedangkan jaksa Ali Amsar mengatakan masih pikir-pikir.
Kejaksaan Agung berjanji menyelesaikan semua kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bank Mandiri, khususnya mengenai pengucuran kredit Bank Mandiri kepada sejumlah perusahaan.
Kejaksaan Toli-toli mengeksekusi lima anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 4,5 miliar dan sempat buron selama 3 bulan. Kami memberi mereka istirahat sehari di markas polisi. Setelah itu, kejaksaan langsung menjebloskan ke penjara, kata Ketua Kejaksaan Negeri Toli-toli Fahcrudin Siregar kemarin.
