12 Jul
admin | 0 Comments
Pesta Para Koruptor
Kaum koruptor tak pernah puas berpesta pora mengeruk uang rakyat. Mereka tak rela pesta korupsi itu berakhir.
 
Adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tak ada pesta tanpa akhir. Boleh jadi, itulah sebabnya lembaga KPK—terutama sejak lembaga ini dipimpin Antasari Azhar—tak pernah sepi dari hujatan para pejabat negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja negara demi menyejahterakan rakyat.
 
Belanja negara yang sudah diperhitungkan matang-matang tak pernah mencapai tujuannya.
11 Jul
admin | 0 Comments
Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi
Belajar dari negara-negara yang sukses memberantas korupsi, terdapat tiga resep generik ampuh untuk menekan maraknya kejahatan kemanusiaan itu.
 
Tiga resep generik itu adalah pelaku korupsi diganjar hukuman berat yang membuatnya jera, memastikan berfungsinya kontrol ketat melembaga di institusi penegak hukum, dan membasmi sumber kejahatan terorganisasi.
 
Tiga syarat itu dalam konteks Indonesia mensyaratkan perombakan tatanan hukum secara radikal, tak ada satu lembaga pun yang luput dari pengawasan dan penindakan, serta diseminasi korupsi sebag
11 Jul
admin | 0 Comments
KPK dan BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah dua lembaga yang memiliki posisi sama. Keduanya sama-sama lembaga tinggi negara. KPK dan BPK adalah lembaga independen. Dua-duanya bebas dari intervensi pemerintah. Tugas DPR hanya mengawasi kedua lembaga ini.
 
Kedua lembaga ini memang kelihatan memiliki tugas berbeda, tetapi bisa saling mengisi. KPK bertugas dalam ranah penegakan hukum dan menyelamatkan uang negara dari korupsi, sementara BPK bertugas mengaudit keuangan negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
11 Jul
admin | 0 Comments
Membela KPK
”Dewan Perwakilan Rakyat tentunya bukanlah Dewan Perwakilan Koruptor, ’yang terhormat’ Wakil Rakyat itu dibayar oleh uang rakyat.” (Tajuk Rencana ”Kompas”, 5 Juli 2017).
 
Tajuk Rencana Kompas, 5 Juli 2017, tidak biasa. Ada nada geram. Hampir bisa dipastikan, kutipan atau substansi Tajuk Rencana itu secara keseluruhan mewakili pikiran dan perasaan kebanyakan warga Indonesia. Logikanya sederhana, rakyat membayar pajak, merupakan uang rakyat, yang sebagian dipakai untuk membayar gaji, tunjangan, dan berbagai insentif anggota DPR.
10 Jul
admin | 0 Comments
In-Depth Analysis: Akal-Akalan Parlemen

DPR kembali mempertontonkan dagelan politik kepada masyarakat luas. Belum lepas dari masalah keabsahan pengajuan hak angket, Pansus Angket berencana menyambangi BPK, Mabes Polri, dan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pondok Bambu. Menurut klaim mereka, tujuan dari kunjungan tersebut adalah menerima masukan dan data atas berbagai macam pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam melaksanakan tugas mereka sebagai penegak hukum.

07 Jul
admin | 0 Comments
Risiko Seteru DPR-KPK
Perseteruan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi makin seru. Dengan pembentukan Panitia Angket DPR yang disesalkan banyak pihak dan ditengarai sarat kepentingan internal-mengingat beberapa anggota DPR terkena "operasi" KPK-perseteruan itu kian meruncing.
 
Panitia Angket DPR dalam melaksanakan tugasnya merasa "dihalang-halangi" KPK yang tak mau hadir memenuhi undangan.
07 Jul
admin | 0 Comments
Sertifikat Antipenyuapan
Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap oknum Badan Pemeriksa Keuangan seyogianya dijadikan momentum bagi BPK untuk berbenah diri.
07 Jul
admin | 0 Comments
Korupsi Bukan soal Jumlah
Salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi. Bayangkan, dari 542 kasus korupsi (2001-2009), menurut jaksa penuntut umum, kerugian yang diderita negara adalah Rp 73,1 triliun, sementara uang korupsi yang dikembalikan hanya Rp 5,32 triliun.
 
Kalau angka ini kita tambah dengan angka kasus korupsi yang terjadi dari tahun 2009 sampai dengan 2016, jumlah ini tak akan terlalu banyak bertambah jika kita membaca laporan di media. Pengembalian uang korupsi juga bisa dibilang rendah.
06 Jul
admin | 0 Comments
Surat dari Guru Besar (396 Profesor) ke Jokowi Untuk Dukung KPK

PERNYATAAN GURU BESAR ANTIKORUPSI

KAMI ANTIKORUPSI, KAMI DUKUNG KPK

Kami – Guru Besar dari sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia – menyatakan keprihatianan terhadap segala upaya yang dapat melemahkan atau mengganggu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

06 Jul
admin | 0 Comments
Kenaikan Bantuan Keuangan Partai: Kenaikan Sepuluh Kali Lipat yang Sia-Sia

Pemerintah berencana menaikkan bantuan negara untuk partai politik tingkat nasional. Awalnya hanya sebesar  Rp 108,- per suara sah menjadi Rp 1.000,- atau naik sebesar sepuluh kali lipat. Untuk itu, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009.

Subscribe to Subscribe to