Dalam sebuah kota yang dikuasai penjahat, sang pahlawan justru dianggap aneh, diasingkan, dikucilkan, diteror, dibunuh. Tesis sederhananya adalah, semakin korup sebuah negara, maka teror kepada kelompok antikorupsi dipastikan akan semakin kuat. Kecenderungan ini sangat mudah diuji jika mengacu pada fakta-fakta yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
Untuk kesekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, meski memasuki bulan puasa Ramadhan, komisi anti rasuah ini tidak mengendorkan operasi terhadap praktek suap. Yang terbaru adalah OTT terhadap salah seorang petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yakni auditor utama yang diduga menerima suap dari pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Susunan pansus ini telah diumumkan pada akhir Rapat Paripurna, 30 Mei 2017. Pansus terdiri dari 16 nama yang berasal dari 5 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura, yang adalah partai-partai pendukung pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengumumkan daftar panitia khusus atau panitia angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di akhir paripurna 30 Mei 2017. Panitia angket tersebut terdiri dari 16 nama yang berasal dari lima fraksi, yaitu PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, terdapat enam persoalan dalam pembentukan panitia angket ini, yaitu:
Dalam wawancara imajiner saya, beberapa hari, lalu almarhum Emilio F Camus menyambut baik pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak April 2017, estafet kepemimpinan di BPK beralih dari Harry Azhar Azis ke Moermahadi Soerja Djanegara.
Menurut Emilio F Camus (EFC), ketua BPK memang harus segera diganti karena Harry Azhar sudah jadi beban (liability) bagi organisasi. Selain indepedensinya diragukan karena ia juga seorang politisi, keberadaan namanya dalam Dokumen Panama telah merendahkan kepercayaan publik pada profesionalisme dan integritas BPK.
Tanggal 21 Mei 2017 menjadi hari ke-40 setelah penyerangan salah seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Namun sampai saat ini pelaku teror yang telah menyiram air keras ke wajah Novel tersebut tak kunjung terungkap. Padahal sejauh ini kepolisian telah memeriksa 19 saksi.
Judul buku : Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi
Penulis : Peter Carey dan Suhardiyono Haryadi
Penerbit : Komunitas Bambu
Tahun Terbit : 2016
Jumlah halaman : Iiii+208
ISBN : 979-979-9542-32-4
Peresensi : Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2017 – Senin, 15 Mei 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi dalam rangka memperingati bulan Pendidikan Nasional. Bertempat di Kantor ICW, diskusi ini dihadiri oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah; Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi PP Muhammadiyah, Virgo Gohardi; Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie; dan Koordinator Divisi Jaringan ICW, Abdullah Dahlan.
