Cacat Prosedur, Pengajuan Hak Angket DPR Tidak Sah

Pada 28 April 2017, DPR RI melakukan Sidang Paripurna yang salah satu materi pembahasannya adalah mengenai hak angket DPR RI terhadap KPK RI. Wacana ini sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, terutama sejak salah satu anggotanya, Miryam S. Haryani, diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el).

Mencermati Sidang Paripurna yang terjadi hari ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sikap sebagai berikut:

1.    Pengambilan keputusan Tidak Sah dan sepihak

In-Depth Analysis: Menuntaskan Skandal Korupsi BLBI

Setelah sepuluh tahun tanpa kepastian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Syafruddin A. Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Selasa (25/4) lalu.

In-Depth Analysis: Titik Rawan Korupsi Sektor Kesehatan

Korupsi dapat terjadi dimanapun, bahkan di sektor layanan publik paling dasar seperti kesehatan. Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (2017), sepanjang tahun 2010 sampai 2015, setidaknya ada 219 kasus korupsi yang melibatkan 519 pelaku dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 890,1 miliar dan nilai suap Rp 1,6 miliar yang ditangani oleh penegak hukum di sektor kesehatan.

Memilah Korupsi Desa
Korupsi desa mulai terungkap (Kompas, 3/3). Kini tengah disidik 0,06 persen desa atas sangkaan korupsi, rata-rata Rp 216,7 juta per desa. Angka ini senilai kucuran dana desa pada 2015.
 
Sebelum menggurita laksana korupsi pada 54 persen pemerintahan daerah (pemda) dan 35 persen kementerian, korupsi desa harus ditangani secara sistemis.
Angket Politik DPR
DPR menggulirkan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket itu berkaitan dengan penolakan KPK untuk memberikan rekaman pemeriksaan.
 
Secara hukum, hak angket yang dilancarkan DPR ini agak aneh. Sebab, hak angket seharusnya hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan terhadap sebuah lembaga negara. Hak angket tidak sama dengan fungsi pengawasan yang secara umum dimiliki oleh DPR.
Penyehatan Keuangan Bank
Diperlukan dua bentuk tindakan radikal untuk menyehatkan kondisi keuangan industri perbankan yang sangat terganggu dewasa ini.
 
Tindakan radikal pertama adalah dengan menambah modal bank agar memenuhi ketentuan modal minimum sebagaimana diatur oleh undang-undang.
 
Tindakan radikal kedua adalah untuk membersihkan pembukuan bank dari kredit bermasalah agar tidak melanggar aturan kehati-hatian (prudential rules and regulations) industri perbankan.
Pilkada DKI Di Bawah Ancaman Politik Uang dan Intimidasi

Jelang hari pemungutan suara 19 April 2017, persaingan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin sengit. Rilis sejumlah lembaga sigi menunjukkan elektabilitas antara kandidat yang terpaut sangat tipis. Dalam pasar politik, masing-masing kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan pelbagai cara untuk keluar sebagai pemenang. Kali ini, isu yang mengemuka tidak hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu, tetapi juga dugaan adanya politik uang dan intimidasi terhadap pemilih.

Politik Uang

Tren Korupsi Sektor Kesehatan 2017

Obyek korupsi di sektor kesehatan bergeser dari korupsi dana obat-obatan ke korupsi dana jaminan kesehatan. Selain itu, korupsi Alat Kesehatan (Alkes) meski tetap menempati urutan pertama, akan tetapi jumlah kasus menurun pasca penerapan e-katalog dalam lelang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan aktor paling banyak terjerat kasus korupsi sektor kesehatan. Demikian rangkuman temuan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas penegakan hukum kasus korupsi kesehatan.

In-Depth Analysis: Novel Baswedan Kembali Mendapat Teror

Serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi, kali ini penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang menjadi korban. Selasa pagi, 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tak dikenal sepulang menunaikan Shalat Subuh. Peristiwa ini merupakan ancaman serius, mengingat kejadian ini adalah kali kelima Novel mengalami teror.

In-Depth Analysis: Bakamla Bukti Lemahnya KPK Menjerat Aparat Militer

Seperti diprediksi sebelumnya, proses hukum atas kasus suap  pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut dipecah menjadi dua proses hukum yang berbeda. Kasus ini diharap dapat menjadi momentum untuk merevisi aturan dan prosedur penuntasan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI.

Subscribe to Subscribe to