Formulir SAKTI 2017

Pendaftaran dapat dikirim melalui email: sakti@antikorupsi.org atau bisa melalui pos dikirm ke alamat: Jl. Kalibata Timur 4D No.6  Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740.

In-Depth Analysis: Kembali Menggaungnya Revisi Undang-Undang KPK

Akhir-akhir ini, pembahasan untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK kembali menggaung di sebagian kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di sisi lain, banyak kalangan seperti aktivis, masyarakat sipil, dan akademisi yang menolak revisi UU No 30 tahun 2002 tersebut. Mereka beranggapan revisi merupakan cara untuk menjegal kewenangan KPK dan merupakan upaya pelemahan terhadap kerja-kerja KPK.

Setengah Hati Pengadilan Tipikor
Pengadilan tipikor kembali menunjukkan ketidakberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Beberapa tahun terakhir, pengadilan tipikor cenderung menjatuhkan hukuman ringan bagi pelaku korupsi. Kini, vonis ringan bagi koruptor kembali terulang.
 
Dalam penelitian Tren Vonis Pengadilan Tipikor Tahun 2016, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 448 terdakwa kasus korupsi divonis ringan (pidana penjara satu tahun hingga empat tahun) oleh pengadilan tipikor.
In-Depth Analysis: Jalan Panjang E-KTP

Dalam sepekan terakhir media ramai memberitakan terungkapnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan E-KTP. Sejatinya kasus ini bukan hal yang baru. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyelidiki dugaan korupsi setelah proses tender selesai pada Februari 2011.

Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update 9-15 Maret 2017

RINGKASAN MINGGUAN

Pencabutan Hak Politik Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyerahkan terpidana kasus suap gula impor, Irman Gusman, ke penjara Sukamiskin, Bandung, Kamis pekan lalu. Pada 20 Februari lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan sejumlah denda terhadap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Hakim juga mencabut hak politik Irman, sehingga Irman tidak bisa dipilih untuk jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.

Justice Collaborator

Pada kasus megakorupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri, pengusaha, dan sejumlah anggota DPR, telah ditetapkan dua terdakwa, Irman dan Sugiharto. Kedua mantan petinggi Kementerian Dalam Negeri itu telah mengajukan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama.

Keuntungan apa yang diperoleh JC? Apa kepentingan penegak hukum memberikan status JC bagi pelaku?

Sikap Parpol terhadap Koruptor

Sorotan utama dan dominan dalam pelbagai kasus korupsi, termasuk dugaan penyelewengan dana KTP-el yang melibatkan politisi beberapa parpol besar, adalah pemerintah dan KPK.

Praktek Penjualan Ilegal & Indikasi Kerugian Negara dari Ekspor Timah 2004-2015
Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia tidak mendapatkan pemasukan negara yang semestinya. Maraknya praktek penambangan dan penjualan hasil timah ilegal melibatkan banyak pihak. Ada indikasi kerugian negara dan kerusakan lingkungan dari praktek ilegal ini.
ALAT SELAM-ATKAN MK
Berbekal jas hujan plastik, mereka mulai membentangkan spanduk berwarna merah bertuliskan “Selamatkan Mahkamah Konstitusi”.
 
Hujan deras tidak menyurutkan semangat sekelompok anak muda itu untuk berkumpul di sekitar bundaran Hotel Indonesia pada car free day (CFD) 12 Februari 2017 lalu. Tidak lupa, poster-poster juga mereka keluarkan, berukuran sekitar 40x30 cm, diantaranya bertuliskan “Hakim harus Adil”, “Hakim Bukan Teman Koruptor”, “Mahkamah Konstitusi Bersih”.
Subscribe to Subscribe to