Salah satu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP—juga anggota Pansus KPK, Arsul Sani—mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan RUU Penyadapan. Usulan ini muncul karena aturan penyadapan di setiap lembaga penegak hukum berbeda satu sama lain.

Mengenai substansinya dikehendaki bahwa ”RUU Penyadapan berlaku terhadap semua lembaga penegak hukum, tidak ada lex specialis,  dan setiap lembaga penegak hukum wajib izin ke pengadilan, termasuk KPK”. Mungkinkah menyadap tanpa seizin hakim? Apa alasannya? Bagaimana dengan hak asasi manusia orang yang disadap?

Sudah tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) berjalan. Survei Litbang Kompas dan lembaga survei lain pada umumnya menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla masih cukup tinggi, khususnya di bidang hukum.

Segudang keberhasilan dan segudang kegagalan selalu dapat disajikan saat kita mengevaluasi jalannya sebuah pemerintahan. Tak terkecuali pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan akronim Jokowi.

Ibarat seorang mahasiswa yang harus mengambil tiga mata kuliah wajib, yaitu ekonomi, politik, dan hukum, Presiden Jokowi memperlihatkan minat yang luar biasa pada mata pelajaran ekonomi, khususnya pada pokok bahasan pembangunan infrastruktur. Di tengah lesu darah ekonomi dunia, Jokowi tetap menerjang sana menerjang sini di mata pelajaran ini.

Wacana pembentukan Densus Antikorupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan polemik. Berbagai kalangan mulai dari pegiat antikorupsi, organisasi kemasyarakatan, akademisi hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla ramai-ramai menyatakan penolakan.

Di tengah pelbagai serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan politikus belakangan ini, ada ide baru untuk mendorong pembentukan Detasemen Khusus Anti-Korupsi. Ide ini mengemuka dengan dukungan kuat dari politikus Senayan berupa janji fasilitas, penguatan, dan dana yang lumayan besar.

Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudi Wardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang daftar hakim yang tersandung perkara korupsi. Catatan kelam ini juga menunjukan bahwa upaya untuk membersihkan mafia peradilan masih panjang. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sedang berupaya mati-matian untuk membangun kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa bulan terakhir banyak hakim dan aparat pengadilan tertangkap tangan menerima suap. Beberapa hari lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara juga terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Lalu tudingan bermunculan mengarah ke Mahkamah Agung. Institusi ini, sebagai induk semua aparat pengadilan, dianggap bertanggung jawab terhadap semua itu. Ada yang menganggap Mahkamah Agung telah  gagal menjaga marwah peradilan, bahkan ada yang mendesak agar Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mundur.

Opentender.net, Instrumen Peningkatan Kontrol Publik Berbasis Teknologi

Secara umum diyakini bahwa untuk mengurangi korupsi, sebuah negara perlu mengadopsi penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dan menyediakan layanan publiknya kepada masyarakat. Kini, pendekatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi di berbagai belahan dunia telah begitu populer. Pesatnya pertumbuhan industri teknologi informasi turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan penerapan IT pada sektor publik.

Antikorupsi.org, Jakarta, 13 Oktober 2017 -- 11 Oktober 2017 lalu adalah tepat enam bulan pasca insiden penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, Selama kurun waktu itu pula, kasus yang ditangani Kepolisian ini tidak mendapat titik terang sama sekali. Seiring dengan terangnya mata Novel Baswedan dalam melihat, malah semakin gelap penanganan kasusnya.