PERNYATAAN GURU BESAR ANTIKORUPSI

KAMI ANTIKORUPSI, KAMI DUKUNG KPK

Kami – Guru Besar dari sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia – menyatakan keprihatianan terhadap segala upaya yang dapat melemahkan atau mengganggu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah berencana menaikkan bantuan negara untuk partai politik tingkat nasional. Awalnya hanya sebesar  Rp 108,- per suara sah menjadi Rp 1.000,- atau naik sebesar sepuluh kali lipat. Untuk itu, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009.

PENGUMUMAN PENDAFTAR SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI)

INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) 2017

YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI

1.   Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi SAKTI dan tim internal ICW pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebagai berikut:

Hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat perlawanan secara luas dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu perlawanan dari perspektif hukum tata negara datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, yang menolak penggunaan hak angket DPR kepada KPK. Salah satu argumentasi pokok dari Asosiasi adalah secara hukum hak angket ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden (eksekutif), sehingga tidak dapat ditujukan kepada lembaga-lembaga independen seperti KPK.

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi umat Islam. Dua dampak utamanya adalah kemiskinan dan kebodohan. Keduanya dapat mendekatkan pada kekufuran. 

Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi korupsi. Mereka yang melanggar akan mendapat kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Saking hinanya perbuatan korupsi, Nabi Muhammad SAW tidak bersedia turut mensalatkan jenazah sahabatnya yang telah menggelapkan harta rampasan perang yang jumlahnya hanya seharga 2 dirham (Marzuki Wahid dan Hifzil Alim: 2016).