Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat ujian terberat. Mereka tidak hanya dituntut menunggu calon pimpinan mendaftar, tetapi juga harus mencari ”cicak” hingga ke sarangnya. Kebanyakan yang mendaftar ternyata para ”buaya” atau setidaknya pembela ”buaya”.

Hingga tiga hari menjelang penutupan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), panitia seleksi sudah menerima 78 pendaftar yang berkasnya dinyatakan lengkap. Sebagian besar, atau sebanyak 28 pendaftar, adalah pegawai negeri sipil, baik yang masih aktif maupun pensiun.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan telah punya sikap terkait putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo. Sikap itu akan disampaikan kepada publik setelah diketahui dan disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hendarman, Rabu (9/6) di Jakarta, menuturkan, sikapnya itu telah disampaikan secara tertulis kepada Presiden, Selasa lalu. ”Tentunya ada petunjuk (dari Presiden) karena dulu ada amanah. Setelah ada petunjuk atau pengarahan, nanti saya sampaikan,” kata Hendarman.

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, sejauh ini belum ada indikasi kematian Hengky Samuel Daud karena diracun. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan otopsi terhadap jenazah Hengky jika pihak keluarga menginginkannya.

”Kami sangat mendukung untuk mengusutnya, tapi harus ada indikasi awal dulu, lalu dilakukan otopsi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (9/6).

Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri memastikan, dugaan mafia pajak juga tengah diproses oleh penyidik di Mabes Polri. Kapolri juga menjamin, Tim Independen Mabes Polri tak akan bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam menangani perkara Gayus HP Tambunan, pegawai pajak.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengaku bersedia untuk maju dalam bursa pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, ia minta kejelasan terlebih dahulu tentang masa jabatan atau masa kerja pimpinan KPK yang proses seleksinya sekarang tengah berjalan itu.

Hal itu disampaikan Hikmahanto, Rabu (9/6), saat dihubungi menanggapi dukungan Forum Rektor Indonesia yang menjadikan dirinya sebagai salah seorang dari lima nama untuk diusulkan menjadi ketua KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat mendapatkan beban dan tekanan politik untuk menuntaskan pengusutan kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Namun, KPK membantah hal ini dan menyatakan tetap dapat bekerja secara profesional.

”KPK seperti memiliki beban berat sehingga hal-hal yang jelas dalam rekomendasi DPR dalam kasus Bank Century menjadi tak dapat mereka jalankan. Penyelidikan KPK dalam kasus itu juga jalan di tempat,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung W, Rabu (9/6) di Jakarta.

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

-saatnya KPK mendorong pemberantasan korupsi dan reformasi ditubuh POLRI-
Pernyataan Pers Bersama

Upaya penuntasan kasus rekening yang mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi (pati) Mabes Polri sepertinya tidak lagi memiliki harapan ketika ditangani oleh internal kepolisian. Kasus 15 rekening Pati Mabes Polri yang dulu sempat mencuat ke permukaan hingga hari ini tidak ada penjelasan tindak lanjutnya.

”Cepetan emailen ke 01, menang kita. Tersangka sudah ditahan. Wis sesok ga usah tunggu handphone, anyar nomornya anyar kabeh ya? Direkam, wis ga popo. Wis menang kon.”

Itulah rekaman suara yang diduga adalah Anggodo Widjojo, yang diperdengarkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 November 2009. Ekspresi kegembiraan itu diungkapkan saat dia mengetahui dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, akhirnya ditahan polisi pada 29 Oktober 2009.

Laporan keuangan Kejaksaan tahun 2009 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kejaksaan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tidak memberikan pendapat atau disclaimer.

Sebagaimana dikutip dari situs resmi BPK, terungkap temuan kelemahan sistem pengendalian internal di Kejaksaan. Ini khususnya terkait sistem pelaporan tagihan uang pengganti yang belum teraplikasi seluruhnya pada aplikasi sistem akuntansi instansi.