Tumpak: Dua Pimpinan Lain Mampu Jalankan KPK

Dampak pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus dua pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah memang belum kentara. Sebab, hingga kini belum ada sikap tegas dari Kejagung.

Tetapi, sejumlah pihak terus mendukung wacana atas tindak lanjut pembatalan SKPP. Selain upaya deponering (menghentikan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum), SKPP jilid II dan upaya pembuktian di persidangan dapat menjadi pilihan.

Tim penyidik independen Mabes Polri terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap seluruh sindikasi mafia pajak Gayus Tambunan. Tak lama lagi, dua jaksa kasus Gayus, Cirus Sinaga dan Poltak Manulang, akan menyandang status baru.

Keduanya terancam ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan keterlibatan merekayasa kasus Gayus. Tim sudah mendapatkan izin lisan dari jaksa agung.

Namun, tanpa surat resmi, mereka belum bisa bergerak.

Libatkan KPK dan PPATK

Komisi Yudisial (KY) tak ingin kecolongan soal kualitas calon hakim agung yang akan diajukan kepada DPR. Dalam seleksi tahap ketiga, latar belakang, rekam jejak, dan daftar kekayaan 15 kandidat hasil seleksi tahap kedua diselidiki.

Muncul Wacana SKPP Jilid II

Kejaksaan Agung hingga kini belum menentukan sikap atas pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) terhadap Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Namun, tim kuasa hukum dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sudah berancang-ancang menghadapi kemungkinan terburuk jika Kejagung memilih melanjutkan perkara dugaan pemerasan tersebut ke meja pengadilan.

Terkait Dugaan Kongkalikong dengan Gayus Tambunan

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akhirnya angkat bicara soal tudingan Gayus Tambunan. Mantan Menkokesra yang akrab disapa Ical itu menolak dikait-kaitkan dengan sejumlah perusahaan yang diduga punya hubungan khusus dengan Gayus, tersangka kasus mafia pajak.

Dalam sejarah keberadaannya, peraturan Mahkamah Agung pernah menyimpang dari asas yang seharusnya diterapkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari sebuah perundang-undangan, sudah seharusnya peraturan MA atau perma bisa diujimaterikan.

Usulan pemberian dana alokasi pembangunan daerah pemilihan atau dapil sebesar Rp 15 miliar per anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kepentingan partai politik besar. Partai politik besar akan dengan mudah menguatkan citra, bahkan menambah dukungan, melalui pemberian dana alokasi pembangunan tersebut.

Pendapat itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syarifuddin Sudding, Minggu (6/6). ”Saya kira itu (usulan dana alokasi daerah pemilihan) adalah kepentingan partai-partai besar,” katanya.

Keberadaan mafia hukum di Indonesia saat ini masih sulit diberangus karena reformasi institusi belum tercipta, terutama di tubuh Kejaksaan dan Polri. Oleh karena itu, para mafia ini tetap bisa lepas dari jeratan hukum.

Ketua DPRD Jawa Timur (2004-2009) Fathorrasyid dijatuhi hukuman penjara enam tahun oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM sebesar Rp 5,8 miliar.

Jajak Pendapat "Kompas"

Setelah kasus pidana yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, publik sangat berharap jajaran pimpinan di KPK pada masa mendatang diisi oleh sosok yang memiliki integritas moral tinggi.