Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengajukan mata anggaran kepada DPR. Besaran anggaran harus dikonsultasikan dengan menteri keuangan hingga tingkat presiden agar sesuai dengan komposisi APBN.

Pernyataan SBY tersebut diungkapkan saat membuka rapat terbatas yang membahas kebijakan jaminan sosial nasional di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (17/6). ''Saya juga ingin mengingatkan dan saya sudah meminta Mensesneg dan Seskab, ketika membahas UU bersama DPR dan kemudian menyangkut anggaran, apalagi disebut sekian persen, harus benar-benar berkonsultasi dengan menteri keuangan, Menko Perekonomian, bahkan pada tingkat Wapres dan presiden,'' kata SBY.

Dia mengungkapkan, setiap kementerian memang ingin mendapat alokasi anggaran setinggi-tingginya. Namun, dia mengingatkan agar tidak seenaknya menentukan besaran anggaran yang dimintakan kepada DPR. SBY menuturkan, hanya anggaran pendidikan yang dipatok konstitusi yang harus di atas 20 persen.

''Tapi, kalau UU menyatakan 5 persen, 10 persen, 7 persen, itu dijumlah nanti bisa 140 persen, tidak sadar kita. Karena itu, harus benar-benar dikonsultasikan dan kemudian sampai tingkat presiden,'' tegasnya.

SBY mengungkapkan, semua program yang dituangkan harus dijalankan. ''Jangan sampai main persen dalam UU itu. Dijumlah-jumlah tidak mungkin dibiayai. Tentu itu tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita,'' katanya.

Dia menjelaskan, APBN telah memiliki porsi untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus tepat untuk dibiayai. Selain untuk kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan umum, ada dana untuk subsidi, pembayaran bunga utang, dan pembangunan. SBY mengingatkan, kesinambungan APBN harus tetap dijamin.

Rapat yang membahas kebijakan jaminan sosial nasional kemarin dihadiri Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

Pada akhir pengantar rapat, SBY sempat menyentil Seskab agar mengundang semua menteri di bidang kesra untuk membahas program kebijakan jaminan sosial. ''Untuk Seskab, kalau topiknya seperti ini, bagus rapat kabinet bidang kesra untuk seluruh jajaran kesra diundang,'' ujarnya. (sof/c5/iro)
Sumber: Jawa Pos, 18 Juni 2010