Siaran Pers
Pemilu 2014 terancam mahal, politik biaya tinggi tak terhindarkan. Kooptasi pemilik modalpun
akan menghiasi pertarungan politik dengan menyingkirkan kedaulatan rakyat. kondisi itu yang
terlihat dari desain pengaturan dana kampanye dalam UU Pemilu. UU Pemilu yang disahkan
dalam Paripurna DPR RI, 12 April lalu tidak didesain untuk mengkondisikan pemilu yang murah
dan terjangkau.
Press Release ICW dan APPI
Gubernur DKI Jakarta tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK Gubernur No. 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam SK Gubernur ini, dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan), tiket, kwitansi, bukti pembayaran, dokumen lelang, kontrak atau SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) pengadaan barang dan jasa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik.
Siaran Pers
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, ICW , IPC dan Indonesia Budget Center (IBC) dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.
Sebuah hasil studi yang dilaksanakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di tiga lembaga publik menemukan fakta bahwa kebebasan publik mendapatkan informasi dari pemerintah masih sangat terbatas.
Buku pelajaran untuk siswa tingkat Sekolah Dasar dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) penuh dengan cerita kekerasan. Cerita 'Bang Maman dan Istri Simpanan' yang belakangan menuai polemik, dinilai akan mempengaruhi karakter anak didik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Sejumlah laporan kasus mafia hutan belum ditindaklanjuti secara serius.
Pertengahan 2011 Indonesia mengadopsi wacana Open Government. Civil Society Organization(CSO) mendukung program tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) terpaksa membatasi animo sejumlah pihak yang ingin bergabung sebagai pihak terkait pemohon Judicial Review Pasal 50 ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional. MK khawatir proses persidangan menjadi terlalu panjang jika mengakomodasi keinginan setiap pihak yang ingin memberikan kesaksian di persidangan.
