Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru diminta tidak tebang pilih memberantas kasus korupsi. Mereka harus membuktikan jika mulai mengusut kasus besar dalam 100 hari kerja.

“Dalam 100 hari atau katakanlah tiga bulan ada hal-hal yang riil yang diberikan dari sejumlah kasus seperti,Century,Wisma Atlet,atau Mafia Pajak,”kata Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali saat dihubungi di Jakarta kemarin. Dia berharap KPK yang sekarang lebih “galak”dari yang sebelumnya, khususnya, dalam hal penindakan. Terlebih di dalamnya terdapat Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Menurut dia, sebenarnya Abraham Samad, Ketua KPK yang terpilih,bisa berbuat lebih banyak karena tidak begitu dikenal publik.Dengan kondisi yang demikian,Abraham yang juga sebagai advokat itu memiliki banyak kesempatan membuat suatu gebrakan. Misalnya, dia berani memanggil mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pengusutan skandal Bank Century.

Abraham diharapkan membuat suatu terobosan, bukan hanya memperhatikan hukum formal. Effendi menjelaskan, dalam kasus Century terdapat clue atau kata kunci yakni pengakuan Sri Mulyani di hadapan Pansus Century.KPK mestinya memanggil Sri untuk menjelaskan pernyataannya.

Kemudian, mengklarifikasinya kepada Jusuf Kalla. Atau pengusutan mafia pajak,KPK bisa memanggil 151 perusahaan untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya.“KPK harus ada karya nyata dan bisa memulai dari simbol-simbol itu tadi,” terang akademisi Universitas Indonesia itu.

Senada dengan Effendi, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo akan memberikan kesempatan kepada KPK selama 100 hari untuk membuktikan kinerjanya. “Kalau tidak ada apa-apa, kami dari DPR yang lebih dulu berteriak,” tegas Bambang.Politikus Partai Golkar itu mendesak KPK mengusut tuntas skandal Bank Century.Bahkan,dia siap membantu KPK untuk memasok data-data ihwal kasus Century.

Dia menegaskan pimpinan KPK yang terpilih tidak perlu merasa punya utang budi, sebab mereka dipilih berdasarkan kesepakan fraksi di Komisi III DPR, bukan kesepakatan partai politik (parpol). Oleh sebab itu, KPK yang sekarang mesti berani mengungkap kasus-kasus korupsi.

Namun demikian, Bambang meminta pimpinan baru KPK waspada dan patuh terhadap etika kepemimpinan, sebab bakal muncul banyak perangkap yang bisa direkayasa untuk memperlemah posisi setiap figur pimpinan KPK. Untuk itu, prioritas kerja pimpinan baru adalah mengembalikan independensi KPK dan kompak menangkal upaya kooptasi pihak-pihak tertentu.

Salah satu pimpinan KPK yang terpilih, Zulkarnaen, menyatakan terlalu jauh bila memanggil Sri Mulyani dan Jusuf Kalla dalam kasus Century. Kendati demikian,dia berjanji akan mempelajari kasus tersebut. Namun, tidak semua proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat dibuka di hadapan publik. “Kami melihat itu (kasus Century) berdasarkan penelitian internal.Apa yang sudah dilakukan. Apa datanya.Terlalu jauh ke sana (pemanggilan Sri Mulyani dan Jusuf Kalla),”ungkapnya.

Menurut dia, saat ini yang perlu dilakukan adalah memperkuat internal KPK. Pimpinan KPK mesti mempunyai visi yang sama.Sehingga,dapat bekerja tanpa hambatan. Meski begitu, Zulkarnaen mengaku akan menerima masukan dari luar berkaitan dengan tugas KPK.Walau begitu, pria yang awalnya bekerja sebagai jaksa itu mengaku belum mengadakan komunikasi dengan pimpinan lainnya untuk menentukan prioritas kerja. “Saya mempersiapkan diri menunggu undangan pelantikan,” tandas dia.

Sementara itu Partai Demokrat meminta Ketua KPK terpilih Abraham Samad tidak menyia-nyiakan dukungan penuh kepada dirinya,yang dilakukan DPR serta publik. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa mengatakan, komitmen Abraham menuntaskan empat kasus korupsi besar yang dalam dua tahun belakangan ini belum terselesaikan sangat diapresiasi DPR.

Empat kasus besar yang dimaksud yakni kasus skandal Bank Century,mafia pajak,cek pelawat, dan Wisma Atlet SEA Games. Kendati DPR mengapresiasi tekad Abraham untuk menuntaskan empat kasus besar tadi, Saan menyampaikan, kasus-kasus besar korupsi sebenarnya tidak hanya skandal Bank Century,mafia pajak, cek pelawat, atau Wisma Àtlet.

Justru yang harus menjadi tanggung jawab Abraham yakni membawa arah KPK lebih jelas fokus, visi dan misi kerjanya. “KPK bertugas melakukan pencegahan. Lalu bertugas juga mengembalikan aset negara yang sudah hilang. Kalaupun nanti ada fungsifungsi penindakan, itu harus dilakukan dalam dua kerangka tadi. Aspek pencegahan dan penindakan dengan tujuan mengembalikan aset negara,” tukas dia kepada SINDO tadi malam.

Sementara itu,Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta semua pihak menyudahi semua polemik terkait Ketua KPK terpilih. Dia mengajak semua kalangan bisa memberi kesempatan pimpinan KPK yang baru untuk bekerja.Priyo sendiri memandang Abraham sebagai figur yang menjanjikan.

Dia juga mengaku, termasuk salah satu pihak yang memprediksi Abraham akan menakhodai KPK selama empat tahun ke depan di samping Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. hendry sihaloho/radi saputro  
Sumber: Koran Sindo, 6 Desember 2011