KEJAKSAAN Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah bertemu untuk membahas kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diakui oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji.

SEBAGAI tindak lanjut dari rapat koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), sebuah sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi digelar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, akhir pekan kemarin. Sosialisasi dihadiri oleh pimpinan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jakarta, Bogor dan Tangerang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos haji.

Perlu moratorium pembuatan utang luar negeri yang baru.

Tim Kajian Utang Luar Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengidentifikasi 18 temuan yang dapat membebankan keuangan negara. Hasil kajian ini akan dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah menjebloskan mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid, Kejati Jatim terus meluaskan penyidikan dugaan korupsi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. Kemarin, lima pejabat Pemprov dipanggil jaksa.

Tidak bisa dimungkiri bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meski dengan sejumlah catatan, kinerja KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius memberantas korupsi.

Sebagian lahan hutan produksi sudah dimiliki warga.

Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban meminta Kejaksaan Agung segera mengeksekusi lahan seluas 47 ribu hektare yang masih dikuasai terpidana Darianus Lungguk Sitorus di Padanglawas, Sumatera Utara. Menurut Kaban, sejak pengusaha hutan itu dihukum Mahkamah Agung dua tahun yang lalu, eksekusi lahan tak kunjung terlaksana. ”Tanah itu milik negara, tapi oleh perusahaan tak diserahkan,” ujar Kaban setelah menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penyalahgunaan upah pungut pajak daerah di Departemen Dalam Negeri. Menurut ICW, dugaan penyalahgunaan yang terjadi pada 2001-2008 dengan nilai sebesar Rp 79 miliar itu antara lain untuk dana operasional atau dana taktis Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I.

Belum usai polemik tentang sejumlah ketidakberesan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2009, baik dalam pemilihan umum anggota legislatif atau pemilu presiden, sejumlah persoalan lain muncul di Indonesia. Terakhir, persoalan ini terkait dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, 17 Juli lalu.

Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penindakan kasus korupsi. Besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai belum dapat dihadapi hanya dengan memperingatkan, mereformasi birokrasi, atau mencegahnya saja.