Pengusutan dugaan penyimpangan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tak hanya dijalani anggota DPRD Jatim dan para koordinatornya. Kemarin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memeriksa kepala kas Bank Jatim kantor cabang Gubernuran R.R. Juliati Drajati Nugraheni. Perempuan itu mulai diperiksa sekitar 10.30 selama tiga jam.
Menyikapi situasi yang kian memburuk dan berakibat fatal terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat ataupun LSM antikorupsi di Jateng untuk melakukan aksi massa terus menerus sebagai dukungan terhadap KPK. Imbauan dalam bentuk surat tertanggal 103/SK/KP2KKN/VII/2009 tersebut, juga berisi tuntutan terhadap DPR RI dan Pemerintah RI untuk tetap mempertahankan KPK.
Pengamat Ekonomi Indef, Aviliani mengatakan harus ada kebijakan jangka panjang yang tidak terkait kepentingan politik penguasa yang bisa dilaksanakan secara konsisten agar BUMN di Indonesia bisa berjalan efektif bagi kepentingan rakyat. Menurutnya, selama ini banyak kepentingan politik yang ada di dalam tubuh BUMN justru sangat menghambat kinerja BUMN.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memburu Resco, ajudan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Johnny Allen Marbun. KPK membutuhkan kehadiran Resco sebagai saksi kunci keterlibatan Johhy Allen dalam kasus dugaan suap pembangunan dermaga di wilayah Indonesia Timur.
Kesadaran melaporkan harta kekayaannya kalah oleh pejabat eksekutif dan legislatif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumumkan kekayaan delapan pejabat di Sulawesi Selatan, Selasa (28/7) di Makassar. Pengumuman harta kekayaan pejabat jajaran Muspida Provinsi dan Kota ini adalah kali pertamanya di Indonesia.
KEJAKSAAN Agung masih berupaya melakukan pemulangan terpidana dua tahun kasus pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra melalui jalur diplomatik. Kejaksaan pun terus melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri (Deplu) terkait langkah diplomatik dengan Pemerintah Singapura tersebut.
Transparansi Internasional yang berkantor pusat di Berlin, Jerman, menyatakan, Pemerintah Indonesia harus memastikan dukungan terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan, Endin AJ Soefihara, menegaskan, partainya tidak memilih Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004. Putusan ini merupakan kesepakatan Fraksi PPP.
Pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman merupakan bentuk pelayanan pemerintah. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengakui, Sisminbakum secara proporsi menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
