Kesadaran melaporkan harta kekayaannya kalah oleh pejabat eksekutif dan legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumumkan kekayaan delapan pejabat di Sulawesi Selatan, Selasa (28/7) di Makassar. Pengumuman harta kekayaan pejabat jajaran Muspida Provinsi dan Kota ini adalah kali pertamanya di Indonesia.

KEJAKSAAN Agung masih berupaya melakukan pemulangan terpidana dua tahun kasus pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra melalui jalur diplomatik. Kejaksaan pun terus melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri (Deplu) terkait langkah diplomatik dengan Pemerintah Singapura tersebut.

Transparansi Internasional yang berkantor pusat di Berlin, Jerman, menyatakan, Pemerintah Indonesia harus memastikan dukungan terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan, Endin AJ Soefihara, menegaskan, partainya tidak memilih Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004. Putusan ini merupakan kesepakatan Fraksi PPP.

Pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman merupakan bentuk pelayanan pemerintah. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengakui, Sisminbakum secara proporsi menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (28/7), untuk menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan pengalihan fungsi hutan di Batam rusuh. Kerusuhan terjadi karena ada orang yang tiba-tiba menyerang pengunjuk rasa dan merusak atribut yang mereka bawa.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menandatangani nota kesepahaman dengan tiga lembaga di Australia. Mereka bersepakat saling membantu pengembalian aset maupun buron kasus korupsi. ”Kami akan dibantu pengembalian aset dan buron dari Australia, demikian juga sebaliknya,” ujar Wakil Ketua KPK M. Jasin kepada wartawan melalui telekonferensi di gedung KPK kemarin.

Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimba Rogi, dituntut sembilan tahun penjara. ”Terdakwa terbukti melakukan korupsi secara sah dan meyakinkan," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Anang Supriyatna saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada akhir Agustus. Sehingga, menurut anggota Panitia Khusus RUU Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi, Gayus Lumbuun, pada awal September RUU tersebut sudah bisa disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. ”Kesepakatan itu diteken pemerintah dan panitia khusus dalam rapat kerja pada 17 Juni lalu di DPR,” ujar Gayus, dua hari yang lalu. Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini optimistis kesepakatan tersebut bisa terealisasi.