MA sebelumnya menolak BPK untuk mengaudit biaya perkara.
MAHKAMAH Agung (MA) menyatakan siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan biaya perkara. BPK rencananya akan mulai melakukan audit terhadap pungutan biaya perkara di MA untuk tahun laporan keuangan 2009.
Anggota Komisi IV DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Faqih Chaironi, mengaku tidak tahu bahwa dalam proses pengalihan fungsi hutan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan, ada anggota Komisi IV DPR yang menerima dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan membagi-bagikan kepada anggota komisi yang lain.
Rasa keadilan pencari keadilan seharusnya menjadi pertimbangan tertinggi bagi hakim untuk membuat keputusan. Sayangnya, para advokat sering kali hanya mengejar kemewahan yang diperoleh setelah berhasil memenangi sebuah perkara yang ditangani. Tidak heran kalau akal sehat dan rasa keadilan sering kali tidak dipakai sebagai pertimbangan.
Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sebetulnya tidak perlu dilanjutkan. Pasalnya, UU semacam ini tidak dibutuhkan bagi bangsa Indonesia saat ini. Tidak hanya niat dan latar belakang pembentukannya bertentangan dengan semangat demokrasi, tetapi juga masih banyak ketidakjelasan dalam RUU tersebut.
Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyatakan, selain proses kelahirannya tidak lazim, isi Radiogram Mendagri Nomor 22 Tahun 2002 tentang pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa bermerek Tohatsu Type V 80 ASM janggal. Kejanggalan tersebut terlihat dari substansi dan bentuk radiogram itu.
Putusan peninjauan kembali (PK) yang dikeluarkan para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) masih saja memicu kontroversi. Salah satu di antaranya adalah pertentangan boleh atau tidak jaksa mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut, termasuk dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Rp 546 miliar.
Kasus Penyimpangan Anggaran, Kejagung Sidik Pekan Lalu
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membidik kembali dugaan tindak pidana korupsi di kantor kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI). Kali ini, penyidik pidana khusus Kejagung mengusut dugaan penyimpangan anggaran di KBRI Thailand.
Untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum lima tahun mendatang atau tahun 2014, khususnya terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap yang mengalami kekisruhan, Badan Pemeriksa Keuangan akan ikut mendalami permasalahan DPT di Komisi Pemilihan Umum.
Sistem Administrasi Badan Hukum adalah sistem yang sudah umum, banyak dilakukan perusahaan ataupun lembaga nonprofit. Sistem semacam itu tidak membutuhkan kecanggihan tinggi sehingga biaya yang dibutuhkan maksimal sebesar Rp 2 miliar.
Pemerintah menghentikan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan pada tahun 2009. Hal itu disebabkan peralatan dalam sistem tersebut sudah tua sehingga tidak dapat maksimal dipakai.
