Badan Pengawas Pemilu, Rabu (29/7), memanggil bendahara Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Kantor Bawaslu di Jakarta untuk menjelaskan penerimaan sumbangan Rp 3 miliar dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
Rencana penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari empat orang menjadi lima orang dinilai sebagai pemborosan uang negara mengingat peran pimpinan MPR sangat minim.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Bagindo Quirinno, tetap membantah tudingan telah menerima uang suap dari pejabat Departemen Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. "Saya tidak pernah menerima uang dan menjanjikan apa pun," kata Bagindo dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Anggota Komisi Kehutanan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan periode 2004-2009 , Rusnain Yahya, mengajukan surat penundaan pemeriksaan sebagai saksi bagi tiga tersangka kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan dan lahan Tanjung Api Api. "Suratnya sudah disampaikan (kemarin) siang tadi," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. di kantor KPK kemarin.
Komisi IV DPR sudah menolak pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal jajaran pimpinan PT Masaro Radiokom terkait dengan pengembangan penyidikan kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2008.
"Sebagian besar saham BTPN dipegang oleh pihak asing."
Badan Pengawas Pemilihan Umum kemarin memeriksa tim kampanye nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Wasit pemilu itu mengusut laporan dana kampanye pasangan nomor urut dua tersebut.
Pengusutan dugaan penyimpangan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tak hanya dijalani anggota DPRD Jatim dan para koordinatornya. Kemarin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memeriksa kepala kas Bank Jatim kantor cabang Gubernuran R.R. Juliati Drajati Nugraheni. Perempuan itu mulai diperiksa sekitar 10.30 selama tiga jam.
Menyikapi situasi yang kian memburuk dan berakibat fatal terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat ataupun LSM antikorupsi di Jateng untuk melakukan aksi massa terus menerus sebagai dukungan terhadap KPK. Imbauan dalam bentuk surat tertanggal 103/SK/KP2KKN/VII/2009 tersebut, juga berisi tuntutan terhadap DPR RI dan Pemerintah RI untuk tetap mempertahankan KPK.
Pengamat Ekonomi Indef, Aviliani mengatakan harus ada kebijakan jangka panjang yang tidak terkait kepentingan politik penguasa yang bisa dilaksanakan secara konsisten agar BUMN di Indonesia bisa berjalan efektif bagi kepentingan rakyat. Menurutnya, selama ini banyak kepentingan politik yang ada di dalam tubuh BUMN justru sangat menghambat kinerja BUMN.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memburu Resco, ajudan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Johnny Allen Marbun. KPK membutuhkan kehadiran Resco sebagai saksi kunci keterlibatan Johhy Allen dalam kasus dugaan suap pembangunan dermaga di wilayah Indonesia Timur.
